Seruan hemat energi kembali digaungkan. Sudah untuk kesekian kalinya. Masyarakat diimbau mengurangi penggunaan listrik. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bahkan punya imbauan menarik: matikan kompor segera setelah masakan matang. Ya iyya lah! Mungkin maksudnya baik: supaya masakan tidak gosong.
Surabaya (beritajatim.com) – Di tengah seruan berhemat energi, muncul pertanyaan sederhana namun tidak untuk diabaikan: mengapa seruan ini lebih nyaring ditujukan kepada rakyat, tetapi nyaris sunyi dalam praktik di kalangan elit?
Di tengah situasi global yang kian menjepit, seruan untuk berhemat tentu sangatlah bijak. Ibarat sabun tersisa secuil, wajar jika tiap orang diminta cukup cuci muka agar lima anggota keluarga lainnya kebagian.
Dalam kasus hemat energi oleh warga, pengaruhnya memang besar. Konsumsi energi rumah tangga sangatlah besar secara total. Karena itu efek kolektif dari penghematan oleh rakyat sangat terasa. Di sini negara membutuhkah partisipasi publik.
Secara matematis, ajakan rakyat berhemat, sedikit pun tidak keliru. Dalam skala jutaan rumah tangga, penghematan kecil dapat menghasilkan dampak besar.
Jadi, dari sisi logika kebijakan, mengapa pemerintah sering menyasar rakyat? Jawabannya karena konsumsi energi terbesar memang terjadi secara agregat di level rumah tangga dan pengguna massal. Kalau jutaan orang menghemat sedikit saja, dampaknya langsung terasa besar.
Ini pendekatan “efek skala”. Tapi di sini letak masalahnya: logika ini benar secara angka, tapi lemah secara moral kalau tidak diimbangi keteladanan.
Rakyat sesungguhnya paham bahwa dari sisi realitas kekuasaan, seruan kepada rakyat lebih mudah dilakukan daripada membenahi perilaku elit. Mengubah kebiasaan pejabat—yang sering terkait fasilitas, protokol, bahkan gaya hidup—itu menyentuh zona nyaman kekuasaan. Dan itu butuh kemauan politik yang kuat. Bukan sekadar imbauan.
Di sinilah publik mulai merasakan ketimpangan: Rakyat diminta berhemat listrik, tapi gedung-gedung pemerintah tetap terang benderang, perjalanan dinas tetap longgar, fasilitas tidak selalu mencerminkan semangat penghematan.
Akibatnya? Pesan kebijakan kehilangan daya dorong. Orang bukan tidak mau hemat—tapi enggan jika merasa diperlakukan tidak adil. Maka kalau dilihat lebih dalam, inti persoalannya bukan sekadar energi, tapi soal kepercayaan.
Dan kepercayaan itu dibangun lewat satu hal sederhana: keteladanan yang terlihat.
Bagaimana partisipasi rakyat bisa terbangun bila mereka melihat tiadanya keteladanan. Mohon fakta ini disadari, kebijakan publik tidak hanya berdiri di atas angka, melainkan juga rasa keadilan. Dan, di titik inilah persoalan mulai terasa ganjil.
Legitimasi Moral
Dalam kehidupan sosial, teladan seringkali lebih kuat daripada seribu imbauan. Apa yang dilakukan pemimpin diam-diam membentuk apa yang akan ditiru rakyat. Sederhananya: kalau pimpinan boleh mudik dengan mobil dinas, masak iyya bawahan dilarang.
Keteladanan adalah inti kepemimpinan. Rakyat lebih mudah mengikuti contoh daripada perintah. Di titik ini keteladanan menciptakan legitimasi moral. Tanpa teladan, imbauan berubah menjadi formalitas.
Dampak ketiadaan teladan itu nyata. Turunnya kepercayaan publik sehingga seruan terasa teriakan di ruang kosong. Kepatuhan yang timbul pun setengah hati. Maka jangan kesal kalau kemudian timbul sinisme sosial: hemat hanya untuk rakyat.
Jelasnya: Ketika keteladanan absen, imbauan akan kehilangan daya. Ia didengar, tetapi tidak lagi dihayati.
Hemat energi adalah kebutuhan bersama. Namun lebih dari itu, ia adalah ujian kejujuran kepemimpinan. Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi melihat apa yang dilakukan.
Sekadar cotoh. Sidang Isbat awal Ramadan 1447 Hijriah (2026 M) diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Alasannya: ada pengerjaan konstruksi jalan di depan Kantor Kementerian Agama Thamrin sehingga dikhawatirkan menyebabkan terbatasnya lahan parkir dan gangguan teknis. Rakyat diharap malum.
Pemborosan di lingkungan birokrasi, sering disebut sebagai patologi birokrasi, mencakup penyalahgunaan anggaran, waktu, dan sumber daya negara. Sebut saja penyelenggaraan rapat kerja, seminar, atau FGD (Focus Group Discussion) secara berlebihan di hotel mewah, padahal bisa dilakukan di kantor atau secara virtual.
Melakukan perjalanan dinas untuk agenda yang bisa diselesaikan melalui teknologi, atau jumlah peserta yang terlalu banyak (tidak efisien) hanya demi mendapatkan uang jalan.
Juga proyek pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang yang terhenti di tengah jalan karena perencanaan buruk atau korupsi, sehingga dana yang keluar sia-sia.
Belum lagi penggelembungan dana pada pengadaan barang dan jasa. Misalnya pembelian alat tulis kantor, laptop, atau kendaraan dinas dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar.
Struktur organisasi yang terlalu besar dan tumpang tindih serta tidak tepat fungsi dan ukuran, tentu saja menyebabkan inefisiensi operasional.
Membiarkan AC, lampu, dan komputer tetap menyala di ruangan kantor saat jam pulang kerja atau akhir pekan.
Masih tingginya penggunaan kertas (paper-based) untuk urusan surat-menyurat yang seharusnya sudah bisa menggunakan sistem e-office (digital).
Pemborosan ini seringkali terjadi akibat lemahnya pengawasan internal dan budaya birokrasi yang lebih mengutamakan penyerapan anggaran daripada efektivitas hasil.
Persepsi Kekuasaan
Seruan berhemat yang kerap ditujukan kepada rakyat, namun terkesan tidak dicontohkan oleh sebagian elit pejabat, berakar pada ketimpangan struktural, budaya politik, dan persepsi kekuasaan. Meskipun Presiden Prabowo Subianto gencar mengampanyekan efisiensi anggaran, isu keteladanan masih menjadi kritik publik.
Mengapa fenomena ini sering terjadi?
Kita masih memelihara budaya kekuasaan dan “Raja Kecil”. Sebagian pejabat merasa bahwa jabatan membawa hak istimewa. Wujudnya: Fasilitas negara, pengawalan, perjalanan dinas mewah, yang terpisah dari realitas hidup masyarakat. Hal ini menciptakan mentalitas “raja kecil” di birokrasi. Mereka merasa kebal hukum atau berhak mendapatkan keistimewaan dibandingkan rakyat biasa.
Di sisi lain, terdapat jurang sosial-ekonomi yang besar antara penguasa dan rakyat. Di saat rakyat diminta berhemat akibat kenaikan harga bahan bakar minyak misalnya, publik sering disuguhkan perilaku hedonistik atau gaya hidup mewah dari pejabat dan keluarganya. Hal ini memperdalam frustrasi masyarakat.
Seruan hemat sering kali terasa seperti khotbah tanpa aksi nyata. Miskin keteladanan. Ketika pejabat tidak menunjukkan empati, misalnya dengan tetap menggunakan fasilitas mewah di tengah krisis, maka seruan hemat kehilangan legitimasi moralnya.
Kabar baiknya, seruan efisiensi saat ini mulai menyasar pejabat. Presiden Prabowo menegaskan penghentian pengeluaran mubazir, pengurangan perjalanan dinas, dan penghematan anggaran kementerian/lembaga untuk disalurkan ke masyarakat. Upaya ini didukung dengan pemangkasan anggaran di beberapa kementerian dan lembaga.
Namun, akar masalah struktural dan budaya hedonisme di sebagian kalangan elit masih menjadi sorotan publik yang menuntut tindakan konkret. Bukan sekadar imbauan. [but]
*) Zainal Arifin Emka Pengajar Jurnalistik
