Blitar (beritajatim.com) – Di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah yang memicu ketidakpastian global, calon jemaah haji Indonesia dipastikan tetap tenang. Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara resmi memasang badan untuk menanggung lonjakan biaya operasional haji, khususnya sektor avtur (bahan bakar pesawat) yang membengkak drastis.
Hal itu dibongkar langsung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, An’im Falachuddin Mahrus, dalam acara Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji serta BPIH 1447 H di Hotel Santika, Blitar, Sabtu (18/4/2026).
Gus An’im, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa transparansi pengelolaan dana oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi perisai utama agar beban jemaah tetap ringan meski kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja.
“Masyarakat harus tahu apa saja yang dikelola oleh BPKH. Ini penting agar ada kepercayaan dan pengawasan bersama. Sekarang dana sosial atau CSR yang dulu dikelola Kemenag sudah di bawah BPKH untuk transparansi,” tegas Gus An’im di hadapan puluhan peserta.
Gus An’im memaparkan fakta menarik mengenai selisih biaya riil haji dengan yang dibayarkan jemaah. Berkat pengelolaan dana yang optimal, beban biaya yang seharusnya mencapai Rp90 juta kini hanya dibebankan sebesar Rp60 juta kepada jemaah.
Namun, tantangan baru muncul seiring memanasnya geopolitik di Timur Tengah yang membuat harga avtur dunia melesat hingga 40 persen.
“Kenaikan avtur ini dampak langsung dari konflik. Tapi pemerintah mengambil langkah strategis dengan menutup selisihnya lewat APBN. Tidak dibebankan ke jemaah, tidak juga ke BPKH. Ini murni intervensi pemerintah agar jemaah tidak terbebani biaya tambahan,” imbuhnya.
Ia juga memastikan bahwa sejauh ini kuota jemaah haji tetap aman dan tidak terdampak signifikan oleh ketegangan regional tersebut.
Dampak konflik Timur Tengah tidak hanya menyentuh aspek finansial, tetapi juga risiko keamanan penerbangan. Menanggapi adanya ancaman serangan drone di sejumlah bandara internasional baru-baru ini, BPKH telah menyiapkan langkah mitigasi ekstrem.
Anggota Dewan Pengawas BPKH, Yogashwara Vidyan, mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah mengupayakan penghapusan rute transit demi keselamatan jemaah haji Indonesia. “Kami mengupayakan rute-rute yang tadinya transit untuk langsung (direct flight). Ini sebagai jaminan keselamatan bagi jemaah kita,” ujar Yogashwara.
Terkait angka kenaikan biaya akibat avtur, Yogashwara membenarkan bahwa jumlahnya mencapai angka yang fantastis, yakni lebih dari Rp1 triliun untuk keseluruhan jemaah. Namun, ia kembali menegaskan bahwa biaya jumbo tersebut tidak akan memotong saldo tabungan haji masyarakat maupun menambah biaya pelunasan. “Kenaikannya sekitar 40 persen lebih, totalnya Rp1 triliun lebih. Tapi sekali lagi, itu di-cover oleh APBN atau pemerintah pusat,” pungkasnya. (owi/kun)
