Jember (beritajatim.com) – Ada empat sektor kunci pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam dua dekade mendatang yang harus diperhatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
Empat sektor itu adalah pertanian, parwisata, perikanan, dan usaha ekonomi produktif. “Dalam Raperda RPJPD 2025 – 2045 perlu ditegaskan dan dirumuskan kembali strategi pembangunan melalui program yang lebih memberikan perhatian khusus pada sektor pertanian, parwisata, perikanan, dan usaha ekonomi produktif sebagai sektor primer pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember,” kata Indrijati, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.
Menurut Indrijati, ketidaksesuaian dengan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) membuat pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan PDRD per kapita Kabupaten Jember faktanya mengalami penurunan.
Sementara itu Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Achmad Dhafir Syah mengatakan, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencananya haruslah bisa tertuang jelas, terarah, dan terukur berdasarkan baseline data yang ada saat ini. “Tujuannya agar masyarakat bisa juga memberikan penilaian sejauh mana potret Kabupaten Jember dalam 20 tahun ke depan,” katanya.
Fraksi Partai Nasdem menyayangkan visi rancangan Raperda RPJPD abai dan tidak berani menegaskan wajah sektor pertanian sebagai sektor yang maju dan berdaya saing di Jember untuk dua dekade mendatang. “Perkuat industrialisasi atau hilirisasi di bidang agrobisnis atau agroindustri, yang ramah lingkungan dalam upaya meningkatkan nilai tambah komoditas produk-produk pertanian yang dihasilkan di Kabupaten Jember,” kata Hamim.
Hamim berharap Forum CSR (Corporate Social Responsibility) dilibatkan dalam pembangunan Kabupaten Jember selama dua dekade mendatang. “Baik dalam hal pelaporan keuanngan APBD maupun realisasi programnya,” katanya.
Desakan untuk memperhatikan sektor pertanian juga dikemukakan Alfian Andri Wijaya, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya. “Wajah pembangunan 20 tahun ke depan harus memperhatikan sektor pertanian, yang secara tren memberikan sumbangsih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember,” katanya.
Alfian menyebut kebijakan Bupati Hendy masih kurang berpihak terhadap pertanian. “Misalnya disebutkan hanya ada di kisaran 100 orang petugas penyuluh lapang atau PPL di seluruh Kabupaten Jember. Padahal jumlah desa dan kelurahan kita ada 248 yang semestinya juga tersedia minimal satu desa satu PPL,” katanya.
“Jadi, janganlah bicara kesejahteraan dan menyejahterakan petani, jika hal urusan PPL saja tidak mampu mewujudkannya. Ingatlah, bahwa sektor pertanian ini perlu kerja nyata, bukan hanya retorika yang banyak tidak sesuai dengan fakta dan data yang disajikan,” kata Alfian. [wir]
