Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih menegaskan bahwa madrasah masih kerap diperlakukan secara diskriminatif dibanding sekolah umum, baik dalam hal pendanaan, kebijakan, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.
Hal itu disampaikannya saat hearing dengan Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) dan Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI) di Komisi E DPRD Jatim, Kamis (24/4/2025).
“Saya pribadi dan kawan-kawan yang dari NU sangat paham bahwa diskriminasi terhadap madrasah itu nyata. Ini terlihat dari perbedaan jumlah penerima Program Indonesia Pintar (PIP), kesejahteraan guru, hingga kecepatan birokrasi antara Kemendikbud dan Kemenag,” tegas Hikmah.
Menurutnya, kehadiran PGMI dan AGMI ke DPRD menunjukkan urgensi kondisi di lapangan yang memerlukan respons cepat dari berbagai pihak. Ia pun menyampaikan bahwa permasalahan ini telah dibuka secara gamblang kepada Dinas Pendidikan, Bappeda, hingga seluruh fraksi di DPRD Jatim.
Untuk memperkecil kesenjangan, Komisi E meminta Dinas Pendidikan Jatim untuk berkoordinasi rutin dengan Kanwil Kemenag melalui pertemuan setiap semester. Forum ini diharapkan dapat menyatukan langkah dalam pengambilan kebijakan pendidikan, termasuk yang menyangkut madrasah.
“Dalam indikator kinerja utama (IKU) pendidikan, madrasah juga dihitung. Jadi tidak bisa dinas pendidikan provinsi lepas tangan hanya karena itu di bawah Kemenag. Harus ada perhatian bersama,” lanjut politisi dari PKB tersebut.
Selain itu, Komisi E juga mendorong penggunaan anggaran daerah untuk peningkatan kapasitas guru madrasah, baik dalam bentuk pelatihan maupun peningkatan kompetensi. Langkah ini dinilai penting untuk menyamakan kualitas antara madrasah dan sekolah umum.
Hikmah juga menggarisbawahi perlunya perubahan di tingkat nasional, termasuk soal akses formasi PPPK untuk guru madrasah swasta yang saat ini masih terbentur regulasi ASN.
“Di level pemerintah provinsi, kita kepingin yang pernah kita berhasil memperjuangkan di 2021, itu bisa kita ulang. Ada BPUPP untuk Madrasah Aliyah, negeri dan swasta,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PGMI, Achmad Najiullah, berharap Jawa Timur bisa menjadi pelopor perubahan dengan memanfaatkan kekuatan basis pesantren dan madrasah yang begitu besar di provinsi ini.
“Basis madrasah dan pesantren itu sebenarnya ada di Jawa Timur. Kami optimistis, dengan kehadiran kami, aspirasi ini bisa cepat dilaksanakan,” tutupnya. [asg/ian]
