Ngawi (beritajatim.com) – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, menyerap beragam aspirasi masyarakat Kabupaten Ngawi dalam agenda reses, Kamis (30/7/2026). Sejumlah persoalan yang disampaikan warga mencakup kebutuhan ambulans, kerusakan jalan penghubung antarwilayah, hingga ancaman kekeringan yang berpotensi semakin meluas pada musim kemarau.
Penyerapan aspirasi tersebut dilakukan Diana dengan mengunjungi sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Ngawi dan Kecamatan Karanganyar. Dalam pertemuan bersama warga, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satu agenda reses berlangsung di Balai Dusun Ngantru, Desa Ngawi, Kecamatan Ngawi. Puluhan warga hadir dan bergantian menyampaikan aspirasi. Diana lebih banyak mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat dibandingkan memberikan paparan panjang.
Suwarni, salah seorang warga, menyampaikan harapan agar pemerintah dapat membantu menyediakan ambulans yang dapat digunakan untuk kebutuhan medis darurat masyarakat. Saat ini, menurut dia, desa memang telah memiliki mobil siaga, tetapi belum tersedia kendaraan yang secara khusus dapat difungsikan sebagai ambulans.
“Kami berharap ada mobil ambulans yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan layanan kesehatan, kondisi infrastruktur jalan juga menjadi sorotan warga. Salah satunya kerusakan jalan yang menjadi jalur penghubung antara Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Bojonegoro. Kondisi jalan tersebut dinilai mengganggu kenyamanan sekaligus berpotensi membahayakan pengguna kendaraan yang melintas.
Seorang warga bahkan menggambarkan kondisi jalan tersebut melalui sebuah anekdot untuk menunjukkan tingkat kerusakannya.
“Ada cerita yang membuat saya prihatin. Suatu ketika ada warga dari luar daerah yang melintas jalan tersebut. Saat di perjalanan dia tertidur. Lalu tiba-tiba terbangun sambil nyeletuk, ‘Wis sampek Ngawi to?’ Mohon kiranya bisa diperjuangkan perbaikan jalan ini,” ujarnya.
Persoalan lain yang turut disampaikan dalam agenda reses adalah ancaman kekeringan. Gading Wirabuana meminta pemerintah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan menambah armada mobil tangki air. Penambahan armada dinilai penting agar distribusi air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat.
“Di beberapa wilayah masih rawan kekeringan. Sehingga perlu ada intervensi untuk mengantisipasi dampaknya,” kata Gading.
Menanggapi aspirasi tersebut, Diana mengatakan potensi kemarau panjang perlu diantisipasi sejak dini. Dampak musim kering, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya ketersediaan air bersih bagi masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Diana mengakui keterbatasan armada mobil tangki air masih menjadi salah satu tantangan dalam penanganan kekeringan di sejumlah daerah. Karena itu, kebutuhan penambahan armada akan menjadi salah satu usulan yang akan diperjuangkan melalui pemerintah provinsi.
“Kalau daerah hanya memiliki satu atau dua unit mobil tangki air tentu akan sangat kesulitan, apalagi wilayahnya luas. Di kamus usulan provinsi belum ada. Nah, nanti akan coba kami usulkan,” katanya.
Selain persoalan distribusi air bersih, Diana juga menekankan pentingnya langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Perhatian khusus perlu diberikan terhadap kawasan Gunung Lawu yang membentang di wilayah Ngawi dan Magetan.
Menurutnya, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana kebakaran. Warga perlu mendapatkan pemahaman agar tidak melakukan pembakaran semak maupun lahan secara sembarangan, terutama ketika kondisi vegetasi dan lingkungan sedang kering.
Sementara itu, dalam agenda reses di Kecamatan Karanganyar, Diana kembali menerima aspirasi terkait kerusakan jalan. Kali ini, warga menyoroti kondisi jalan penghubung antar-dusun serta akses menuju pusat desa yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah.
Diana memastikan akan menelusuri terlebih dahulu status dan kewenangan pengelolaan jalan tersebut sebelum menentukan langkah tindak lanjut. Hal itu penting karena penanganan infrastruktur bergantung pada status jalan, apakah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi.
“Kalau memang belum dianggarkan oleh pemerintah kabupaten dan statusnya merupakan jalan provinsi, tentu bisa diusulkan untuk mendapatkan penanganan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tandasnya.
Berbagai aspirasi yang dihimpun dalam masa reses tersebut selanjutnya akan menjadi bahan bagi Diana untuk ditelusuri dan diperjuangkan sesuai kewenangan pemerintah.
Persoalan ambulans, perbaikan infrastruktur jalan, kesiapan menghadapi kekeringan, hingga pencegahan karhutla menjadi isu yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintah agar dapat ditindaklanjuti secara efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat Ngawi. [fiq/suf]
