Mojokerto (beritajatim.com) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mencanangkan Desa Ketapanrame di Kecamatan Trawas sebagai ‘Desa Cinta Statistik’ (Desa Cantik).
Dengan dicanangkannya ‘Desa Cantik’ ini, Bupati berharap desa nantinya bisa menyajikan data dalam angka-angka yang dapat dipakai sebagai dasar membuat kebijakan.
Hal tersebut disampaikan dalam acara FGD bertema ‘Pengendalian Harga Pangan Menuju Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur’ di salah satu hotel di Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. “Ini adalah produk kinerja BPS dalam melakukan pendampingan yang bekerjasama dengan pemerintah desa. Ini sangat bagus,” ungkapnya, Selasa (24/10/2023).
Karena, lanjut Bupati, desa adalah garda paling ujung. Bupati menjelaskan, saat butuh data mska akan bertanya ke desa. Baik itu berdiskusi maupun merumuskan langkah-langkah apa saja untuk pengendalian harga menyusul jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2024. Terkait inflasi, menurutnya saat ini inflasi di Kabupaten Mojokerto relatif terkendali.
Baca Juga: ASN Kabupaten Mojokerto Ikrar Pemilu Damai
Hal tersebut diketahui dari pantauan kondisi terkini melalui Sinergi Smart yang terintegrasi dengan forkopimda hingga Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Sementara Provinsi Jawa Timur juga punya Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo), untuk menampilkan ketersediaan dan harga-harga pokok.
“Kita ada Sinergi Smart yang dilinkkan dengan Siskaperbapo. Kami memantau semua harga-harga di pasar yang ada di Kabupaten Mojokerto melalui itu. Jadi untuk pemantauan harga, kita sudah punya sistem sendiri. Namun yang belum terkendali saat ini adalah masalah distribusinya yang belum terpantau,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, Dwi Yuhenny mengatakan, dengan mengetahui pergerakan inflasi tersebut sangat membantu pemerintah dalam menentukan kemana arah kebijakan dan tindakan akan berjalan.
“Di seluruh Indonesia, terdapat 90 kab/kota penghitung catatan inflasi. Meskipun Kabupaten Mojokerto bukan termasuk di dalamnya, namun tingkat inflasi kita bisa mengacu ke sister city yakni Kediri yang kondisinya hampir sama,” ucapnya.
Diketahui, kegiatan FGD ini diikuti sedikitnya 90 peserta, masing-masing dari eksternal 55 orang, dan internal BPS 35 peserta. Kegiatan FGD ini juga dihadiri Kepala OPD Kabupaten Mojokerto, Kades Ketapanrame, Kades Balongmojo, dan Kades Ngabar. [tin/ted]
