Banyuwangi (beritajatim.com) – Badan Pusat Statistik (BPS) integrasikan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan program Smart Kampung Banyuwangi. Tujuannya untuk mendukung program pengentasan kemiskinan serta untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BPS dan Banyuwangi terangkai dalam Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta. Banyuwangi terpilih sebagai pilot project program integrasi data tersebut.
Kepala BPS Margo Yuwono menyampaikan, platform Smart Kampung Banyuwangi berbasis digital itu hingga ke level desa. Kenyataan itu berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada 2022.
“Seingat saya kemiskinan Banyuwangi itu sempat 2 digit, sekarang 7 atau 8 persen, ini hal baik. Bagaimana program kemiskinan di Banyuwangi yang nanti juga bisa dijadikan pemikiran dari future platform yang akan dibangun BPS,” ungkap Margo.
Berdasarkan data, angka kemiskinan di Banyuwangi menurun hingga satu digit, dibandingkan sedekade lalu. Bahkan data BPS menunjukkan, kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen.
“level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka,” ungkapnya.
Smart kampung Banyuwangi yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek. Nantinya, desa di Banyuwangi akan mendapatkan pembinaan untuk pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
“Sehingga data akan terus termutakhirkan dan bisa menjadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah,” imbuh Margo.
Selain itu, nantinya akan ada pengintegrasian data regsosek dengan Banyuwangi Satu Data. Dari sini, diharapkan bisa memberikan potret keadaan warga secara 360 derajat.
Baik secara individual dan keluarga. Termasuk ketersediaan infrastruktur dan penyangga kehidupan serta kondisi geografis dan akses kewilayahannya.
“Hal ini sesuai dengan arahan presiden, bagaimana data ini bisa rujukan dalam mewujudkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan diketahui lebih detail lagi kondisi masyarakat dan dimana kantong-kantong kemiskinan itu ada,” paparnya.
Sedangkan, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, penunjukan BPS tersebut menjadi gayung bersambut bagi daerahnya. Ipuk menyebut, Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah.
“Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan,” terangnya.
Dari kesepakatan ini, Ipuk berharap akan ada peningkatan bagi Banyuwangi dalam mempersiapkan data yang terintegrasi.
“Kami sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin. Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir,” imbuhnya.
Smart kampung Banyuwangi, kata Ipuk, selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa. Keberadaannya juga terus dikembangkan dalam berbagai program.
“Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka. Tapi, juga kita kembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya. Yang terbaru, program Banyuwangi Tanggap Stunting segera kami integrasikan ke Smart Kampung, di mana semua penanganan stunting terekam,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, diharapkan SDM di desa juga ke depan didorong agar lebih terampil dan berpengetahuan luas.
“Apabila para tenaga di tingkat desa ini memiliki ketrampilan statistik yang baik, tentu saja akan semakin mempermudah penanganan tersebut,” pungkasnya. (rin)
