Arief Catur Pamungkas seharusnya tahu, kalau Persebaya Surabaya bukan Liverpool. Tindakan cerobohnya menyikut pemain Dewa United, Ady Setiawan, di Stadion…
Penulis: Oryza A. Wirawan
Puluhan ribu warga Kabupaten Jember, Jawa Timur, memperoleh bantuan yang berasal dari Dana Bantuan Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bantuan ini diserahkan Bupati Hendy Siswanto secara bertahap.
Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, jadi kunci perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember tak bisa jor-joran merekrut PPPK karena dibatasi pagu belanja pegawai.
Belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini sudah melampaui pagu 30 persen. Ini menyebabkan pemerintah daerah tak bisa jor-joran merekrut pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK).
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah batu ujian bagi lembaga eksekutif dan legislatif daerah. DPRD Jember berharap kesepakatan bersama tak meleset.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, merelokasi pedagang-pedagang kaki lima yang biasa berjualan di trotoar Jalan Gajah Mada dan Jalan Sultan Agung. Relokasi itu sempat diprotes pedagang sayur di Pasar Tanjung, Selasa (3/10/2023) malam.
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai penundaan perekrutan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini sebagaimana diserukan Forum Honorer Jember tidak realistis. Sementara itu penambahan jumlah kuota guru PPPK yang direkrut juga sulit dilakukan.
Forum Honorer Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan atau guru tahun ini ditunda. Hal ini dikarenakan kuota untuk guru terlalu sedikit yakni 26 formasi.
Puluhan orang guru honorer duduk bersila membacakan salawat di ruang lobi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (3/10/2023). Mereka memprotes sedikitnya jumlah kuota guru untuk perektutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.
Fraksi Partai Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mengalokasikan dana bantuan bagi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama dalam Anggaram Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.









