Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, jadi kunci perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember tak bisa jor-joran merekrut PPPK karena dibatasi pagu belanja pegawai.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, tahun ini sudah melampaui pagu 30 persen. Ini menyebabkan pemerintah daerah tak bisa jor-joran merekrut pegawai pemerintah dan perjanjian kerja (PPPK).
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, adalah batu ujian bagi lembaga eksekutif dan legislatif daerah. DPRD Jember berharap kesepakatan bersama tak meleset.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember, Jawa Timur, merelokasi pedagang-pedagang kaki lima yang biasa berjualan di trotoar Jalan Gajah Mada dan Jalan Sultan Agung. Relokasi itu sempat diprotes pedagang sayur di Pasar Tanjung, Selasa (3/10/2023) malam.
Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai penundaan perekrutan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini sebagaimana diserukan Forum Honorer Jember tidak realistis. Sementara itu penambahan jumlah kuota guru PPPK yang direkrut juga sulit dilakukan.
Forum Honorer Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pendidikan atau guru tahun ini ditunda. Hal ini dikarenakan kuota untuk guru terlalu sedikit yakni 26 formasi.
Puluhan orang guru honorer duduk bersila membacakan salawat di ruang lobi gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (3/10/2023). Mereka memprotes sedikitnya jumlah kuota guru untuk perektutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini.
Fraksi Partai Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, untuk mengalokasikan dana bantuan bagi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama dalam Anggaram Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember menghidupkan wisata kanal Sungai Suko-Suko di Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini usaha pemberdayaan masyarakat, terurama mencegah bentrok anggota antarperguruan silat dan kebut-kebutan.
“Berdasarkan data perkawinan anak tertinggi di Jawa Timur per Agustus 2023, Kabupaten Jember menduduki peringkat pertama yaitu 903 kasus. Angka ini sangat fantastis dan memprihatinkan.”
