Surabaya (beritajatim.com) – Badan Pengawas Pemilu Jawa Timur melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur untuk mengingatkan hal-hal seputar…
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memandang perlunya pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBD.
Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah untuk benar-benar mengawal kemandirian dan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan realisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan potensi masing-masing.
PDI Perjuangan meminta Pemkab Jember untuk lebih mempersiapkan diri, dalam menghadapi segala kemungkinan, yang muncul, sebagai dampak dari adanya bonus demografi.
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menekankan tentang pentingnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prorakyat. Mereka terus menyuarakan anggaran yang pro terhadap rakyat miskin.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyitir pesan ulama karismatik dan sastrawan KH Mustofa Bisri atau Gus Mus untuk mengkritik sektor pendidikan.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah setempat untuk membentuk tim yang memastikan netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan umum.
Fraksi PDI Perjuangan menyetujui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dengan catatan, dalam sidang paripurna keempat di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (28/11/2023) malam.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyoroti isu infrastruktur kesehatan. Salah satunya soal bangunan gedung di Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi yang tak difungsikan.
Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengungkap persoalan di tubuh organisasi perangkat pemerintah daerah (OPD). Mereka mengingatkan perlunya kepemimpinan OPD yang bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan benar.
