Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menekankan tentang pentingnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang prorakyat. Mereka terus menyuarakan anggaran yang pro terhadap rakyat miskin.
“Jangan sampai, gula APBD justru menjadi pil pahit bagi rakyat, karena tersingkir dan tidak mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Alfian Andri Wijaya, juru bicara Fraksi GIB, dalam sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatam Belanja Daerah 2024 di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (27/11/2023) malam.
Menurut Alfian, anggaran prorakyat bukan hanya terlihat demokratis dalam proses penyusunannya. “Tetapi lebih dari itu, wajah APBD harus benar-benar prorakyat miskin dan berkeadilan, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan kue pembangunan,” katanya.
Selama pembahasan APBD Jember 2024, Fraksi GIB memberikan perhatian terhadap pembangunan kesehatan maupun kesejahteraan untuk menekan angka kemiskinan. Mereka ngotot agar ada tambahan alokasi anggaran untuk program J-Pasti Keren (Pelayanan Kesehatan Gratis Khusus Penduduk Jember yang Efektif dan Efisien).
“Kami ngotot agar mampu menjamin seluruh rakyat khususnya yang kurang mampu, bisa memperoleh layanan kesehatan secara gratis. Bahkan, kami menyiapkan diri menjadi meja pengaduan bagi rakyat Jember. Sampaikan kepada kami, kami siap mengawal rakyat jika tidak mendapat layanan kesehatan gratis ini,” kata Alfian.
Fraksi GIB, lanjut Alfian, juga ngotot mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sejumlah sekolah yang belasan tahun rusak tidak tersentuh anggaran pemerintah. “Termasuk juga, kami tambahkan anggaran untuk perbaikan ruas jalan pedesaan,” katanya.
“Anggaran juga akan lebih sangat berguna dan bermanfaat, jika diberikan untuk pengembangan usaha mikro kecil menengah agar mereka lebih berdaya dan sejahtera untuk menekan angka kemiskinan,” kata Alfian.
Sementara untuk sektor pertanian, menurut Alfian, Fraksi GIB berjuang agar ada alokasi untuk memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. “Bukankah kita juga melihat bagaimana petani yang kesulitan mendapatkan pasokan pupuk untuk pertanian mereka?” katanya.
“Jadi, APBD pro rakyat tahun 2024 harus difokuskan sebesar-besarnya untuk pembangunan, kesejahteraan, perekonomian dan mengentas kemiskinan, yang akhirnya bisa berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi rakyat,” kata Alfian.
Fraksi GIB sependapat, kebijakan ekonomi Kabupaten Jember pada 2024 diarahkan sebesar-besarnya untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui pertumbuhan UMKM, pertanian, maupun peningkatan sumber daya manusia.
“Jangan ada alasan pertumbuhan ekonomi macet, UMKM tidak berdaya, petani kesulitan pupuk, dan pembangunan sumber daya manusiaterkendala berbagai hal. Semua itu adalah tantangan yang harus kita hadapi bersama pada tahun mendatang,” kata Alfian.
Menurut Alfian, APBD Kabuapaten Jember 2024 harus benar-benar diarahkan sebesar-besarnya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Tidak terkecuali untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan program-program kesehatan yang memadai,” katanya. [wir]
