Bupati Muhammad Fawait memutuskan tidak menggelar griya atau open house di Pendaoa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ini bentuk dukungan terhadap kebijakan efisiensi bahan bakar minyak pemerintah pusat.
Penulis: Oryza A. Wirawan
aran PDI Perjuangan kepada Bupati Muhammad Fawait agar meniadakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan mendapat respons keras dari Achmad Imam Fauzi, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kemungkinan besar masih akan tetap terlaksana di tengah situasi krisis ekonomi dan keterbatasan finansial. Namun PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan program ini dilaksanakan lebih selektif.
Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan program ‘Bunga Desaku’ atau Bupatu Ngantor di Desa dan Kelurahan ditiadakan untuk efisiensi anggaran pada masa krisis ekonomi.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Hatyadi mengatakan, usaha pertambangan rakyat bisa dikelola koperasi. Ini salah satu upaya untuk mengantisipasi tambang ilegal.
Koperasi mendapat perhatian pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. DPR RI juga tengah menggarap undang-undang perkoperasian.
Persid, klub sepak bola asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengontrak sembilan pemain baru untuk menyongsong kompetisi Liga 4 Nasional. Mereka berasal dari beberapa klub Liga 4 Jawa Timur.
Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2026-2030 merangkul semua partai politik. Bagian dari persatuan nasional untuk mendukung dan mengawal Koperasi Desa Merah Putih.
Centre of Local Economy an Poltics Studies (Coleps), sebuah kelompok kajian politik dan ekonomi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak normalisasi terhadap kekerasan yang dialami Andrie Yunus, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).
Situasi krisis ekonomi membutuhkan kreativitas dan kecermatan dalam menentukan opsi-opsi bisnis oleh pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mendukung dunia bisnis lokal dengan memberikan sekian kemudahan berusaha.









