Banyuwangi (beritajatim.com) – Terkait macet yang saat ini terus mejadi atensi, DPP GAPASDAP menjelaskan persoalan tersebut seharusnya tidak lagi dapat dipandang sebagai masalah musiman yang hanya muncul saat Lebaran atau libur panjang, melainkan telah menjadi persoalan struktural yang membutuhkan penyelesaian cepat dan permanen.
Ketua umum DPP GAPASDAP Khoiri Soetomo mengaku, jika dalam beberapa minggu terakhir, pihaknya telah menerima banyak keluhan dari masyarakat yang sangat terganggu aktifitasnya akibat macet yang terjadi.
Mirisnya, bahkan 4 warga yang kritis harus dirujuk ke situbondo, selain itu pelaku usaha wisata dan angkutan barang, khususnya pengurus APTRINDO Jawa Timur.
“Mereka mengalami kerugian ekonomi akibat antrean truk yang semakin panjang, meningkatnya biaya operasional, keterlambatan distribusi barang, barang yang beresiki mengalami rusak atau busuk, serta menurunnya produktivitas kendaraan,” ujarnya.
Khoiri kembali menekankan, persoalan utama Ketapang–Gilimanuk saat ini bukan lagi kekurangan kapal. Melainkan persoalan utamanya adalah kapasitas infrastruktur pelabuhan yang sudah tidak mampu mengikuti pertumbuhan kendaraan dan armada kapal.
Paradigma Penanganan Harus Diubah.
Selama bertahun-tahun, setiap kali terjadi antrean kendaraan, solusi yang selalu muncul adalah menambah kapal, mendatangkan kapal yang lebih besar, mengoperasikan kapal yang lebih cepat, atau meminta operator menambah investasi armada.
“Operator penyeberangan telah memenuhi tuntutan tersebut. Investasi kapal terus dilakukan sehingga armada menjadi lebih modern, lebih besar, lebih aman, dan jumlahnya semakin banyak. Namun pembangunan infrastruktur pelabuhan tidak berkembang dengan kecepatan yang sama,” tegasnya.
Diektahui saat ini tersedia sekitar 56 kapal yang siap melayani lintasan Ketapang–Gilimanuk. Akan tetapi, kemampuan kapasitas dan jumlah dermaga masih menjadi faktor pembatas sehingga banyak kapal harus menunggu giliran sandar dan jadwal untuk bisa beroprasi memberijan pelayanan.
Akibatnya, waktu tunggu kapal meningkat, produktivitas armada menurun, dan antrean kendaraan di darat semakin panjang.
“Selain itu, saat ini beberapa dermaga yang masih digunakan merupakan dermaga tipe LCM yang sudah tidak lagi ideal untuk melayani kapal motor penumpang (KMP) modern. Di sisi lain, pelabuhan juga belum memiliki breakwater dan kolam pelabuhan yang memadai sehingga operasional kapal sangat dipengaruhi oleh angin, arus, dan gelombang,” jelasnya.
Khoiri menambahkan, DPP GAPASDAP telah berulang kali menyampaikan surat, kajian, dan usulan kepada Kementerian Perhubungan agar pembangunan dermaga baru, rehabilitasi fasilitas yang rusak, pembangunan breakwater, perluasan kolam pelabuhan, serta peningkatan kapasitas pelabuhan segera dilaksanakan.
Tentunya pembangunan infrastruktur tidak dapat dilakukan hanya beberapa hari menjelang arus mudik. Dibutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang harus dimulai jauh sebelum kebutuhan tersebut menjadi krisis.
“Kami juga memohon perhatian Bapak Presiden Republik Indonesia agar berkenan memimpin percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan penyeberangan sehingga kebijakan nasional tidak lagi hanya berfokus pada penambahan armada, tetapi juga pada pembangunan prasarana yang menjadi tanggung jawab negara,” tandas Khoiri. [alr/aje]
