Bupati Muhammad Fawait memerintahkan penyelenggaraan pasar murah untuk menjaga stabilitas inflasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Bupati Muhammad Fawait membentuk satuan tugas untuk menangani persoalan pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Bupati Muhammad Fawait mempersilakan warga Kabupaten Jember, Hawa Timur untuk mengadukan persoalan publik ke saluran pengaduan ‘Wadul Gus e’ (Mengadu kepada Gus, terjemahan bahasa Jawa, red).
Bupati Muhammad Fawait mengumumkan rencana gebrakan 100 hari pertama pemerintahan Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan ditemani Ketua DPRD Ahmad Halim, Sekretaris Tim Sukses Pilkada Dima Ahyar, dan 13 orang pejabat daerah, Senin (10/3/2025) malam.
Universitas Jember membuka Program Studi Gizi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sebagian mahasiswanya dari Indonesia Timur seperti dari Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT)
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember, Jawa Timur, memiliki rencana empat skema pemungutan retribusi parkir. Empar skema ini bertujuan menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Keputusan VAR yang diperoleh Persebaya dari tiga pertandingan musim ini tentu menjadi pelajaran penting bagi Munster untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Tidak ada yang bisa menerka bagaimana kualitas perangkat sebuah pertandingan.
Fendi Setyawan, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga anggota tim ahli DPRD Jember, mengingatkan bahwa kebijakan itu tak bisa diberlakukan begitu saja. Hal ini dikarenakan tarif retribusi pasar itu menjadi lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
PDI Perjuangan mendukung kebijakan penurunan tarif retribusi pasar tradisional di Kabupaten Jember, Jawa Timur, oleh Bupati Muhammad Fawait, Namun PDI Perjuangan meminta Fawait tidak menabrak regulasi yang sudah ditetapkan bersama oleh eksekutif dan legislatif sebelumnya.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, merampingkan jumlah dinas dari 22 menjadi 17 organisasi perangkat daerah untuk efisiensi. DPRD Kabupaten Jember berharap perampingan itu memikirkan nasib tenaga honorer non aparatur sipil negara (ASN).









