Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 tidak cukup meyakinkan parlemen.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
Atlet bola voli Megawati Hangestri Pratiwi mengikat janji suci dengan Dio Novandra Wibawa, atlet finswimmer di Masjid Roudlotul Muchlisin Jember.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mengusulkan 4.761 orang tenaga non aparatur sipil negara yang tidak lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama untuk menjadi tenaga PPPK paruh waktu.
Lowongan yang tak terisi tersebut adalah lowongan formasi PPPK yang membutuhkan syarat pendidikan khusus. Sebagian besar formasi yang tidak terisi adalah dokter spesialis,
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, memberikan 20 catatan perbaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 kepada pemerintah daerah.
Beberapa bulan menjabat sebagai bupati Jember, Jawa Timur, Muhammad Fawait mendapat banyak penghargaan. Namun dia mengingatkan, bahwa penghargaan bukan tujuan.
Bupati Muhammad Fawait dinobatkan menjadi Kepala Daerah Inovatif untuk Ketegori Penyelesaian Pengaduan dan Peningkatan Pelayanan Publik, Penghargaan ini diberikan berkat program Wadul Guse dan Cinta e-RDKK untuk Petani Jember.
Bertahun-tahun dilewati kendaraan dari kompleks perumahan membuat warga Gang Tugu, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Jawa Timur, tak betah.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta pemerintah daerah memasukkan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Dewan Pengurus Komisariat Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (DPK GMNI) Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kompak menolak revisi sejarah resmi Indonesia oleh pemerintah.
