Jember (beritajatim.com) – Dewan Pengurus Komisariat Gerakan mahasiswa Nasional Indonesia (DPK GMNI) Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kompak menolak revisi sejarah resmi Indonesia oleh pemerintah.
Kementerian Kebudayaan mencanangkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia selesai pada Agustus 2025. Menteri kebudayaan Fadli Zon ingin merekonstruksi ulang SNI (Sejarah Nasional Indonesia) dan IDAS (Indonesia dalam Arus Sejarah).
Isu ini menuai kontroversi dari berbagai kalangan, terutama sejarawan dan beberapa pelaku sejarah. Ada kekhawatiran negara tengah berupaya untuk menghilangkan tokoh dan peristiwa tertentu.
“Kami menolak penulisan ulang sejarah resmi Indonesia dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memiliki kepedulian terhadap sejarah,” kata pernyataan bersama yang diterbitkan Ketua GMNI FIB Muhammad Yusep dan Ketua GMNI FKIP Majid Fahdul Bahar, Rabu (2/7/2025).
“Di tangan penguasa, sejarah kerap menjadi alat untuk menundukkan, bukan membebaskan. Dalam konteks Indonesia, sejak masa kerajaan- kerajaan tradisional, sejarah telah dibingkai dalam narasi yang istana-sentris, kental dengan glorifikasi dan mitos kekuasaan,” kata Yusep.
GMNI berpendapat, sejarah tidak boleh lagi dikuasai negara atau militer sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru. “Upaya menghidupkan kembali sejarah ‘resmi’ dan narasi tunggal yang hanya memuliakan negara sejatinya adalah langkah mundur yang mengkhianati perjuangan panjang para sejarawan progresif,” kata Majid.
Penulisan kembali sejarah resmi Indonesia dianggap GMNI bukan proyek akademis. “Ini proyek ideologis untuk membungkam pikiran kritis generasi muda,” kata Sekretaris GMNI FIB Zahra Fadia Siti Haliza.
Ketika sejarah hanya memiliki satu versi resmi dan tidak boleh dibantah, Sekretaris GMNI FKIP Devina Damayanti menganggap pelajaran berpikir telah tamat. “Hilanglah semangat meneliti, dan matilah demokrasi pengetahuan,” katanya.
GMNI FIB dan FKIP bersepakat menulis sejarah dari bawah, dari suara-suara kecil yang selama ini dibungkam, menjadikan sejarah sebagai medan perjuangan ide dan bukan penjara narasi. “Sejarah sejatinya bukan milik istana, bukan milik jenderal, dan bukan milik birokrat, sejarah adalah milik rakyat,” kata Yusep.
Dengan melibatkan orang kecil sebagai aktor utama peristiwa, GMNI berharap, narasi sejarah mampu menjadi bagian dari kerja-kerja kemanusiaan. “Suara para korban, petani, buruh dan masyarakat marginal lainnya, harus menggema dalam ingatan dan catatan. Dengan ini sejarah menjadi objektif dan berpihak,” kata Majid.
“Penulisan sejarah yang hegemonik tidak memiliki tempat dalam pendidikan yang demokratis dan merdeka. Sejarah resmi yang tengah dirancang saat ini patut ditolak, karena tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang mencerdaskan, membebaskan, dan membentuk manusia merdeka,” kata Majid. [wir]
