Jember (beritajatim.com) – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 tidak cukup meyakinkan parlemen.
Pemkab Jember menargetkan PAD Rp 1,174 miliar pada 2026, Rp 1,284 miliar pada 2027, Rp 1,362 miliar pada 2028, Rp 1,438 miliar pada 2029, dan Rp 1,513 miliar pada 2030.
“Mencermati dari 2020 hingga 2024, pertumbuhan PAD kita tidak pernah melampaui target yang kita canangkan. Bahkan pada 2024 sangat jauh dari target yang kita canangkan,” kata Nurhasan, anggota DPRD Jember dari Partai Keadilan Sejahtera, ditulis Sabtu (5/7/2025).
Nurhasan tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi. “Apakah birokrasi tidak bekerja mengejar target? Apa dia berjalan sesuai dengan ritmenya saja? Kalau dia jalan kaki, ya jalan kaki saja. Walaupun oleh Bupati nanti dipecut, disuruh lari atau setengah lari, tetap saja berjalan kaki,” katanya.
Nurhasan melihat target PAD dalam RPJMD 2025-2029 tidak sesuai dengan semangat Bupati Muhammad Fawait. “Ketika pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah kalau ke belakang rata-rata 7,5 persen, ke depannya dari 2025 sampai 2030 ini targetnya hanya 6,57 persen,” katanya.
“Kalau memang semangatnya kita dapat Rp 1 triliun pada 2026, bagaimana caranya jangan hanya targetnya di atas Rp 1 triliun tapi pendapatannya nanti Rp 800 miliar. Naik hanya tujuh persen, yang penting sudah naik. Ini dari dulu begitu,” katanya/
Nurhasan mengingatkan, potensi PAD Jember besar. Namun dia menolak jika pendapatan itu ditambang dari usaha ekonomi masyarakat bawah. “Pengusaha di sini banyak, pengusaha restoran banyak. Jangan sektor pajak urusan wong cilik dibesarkan,” katanya.
Pemkab Jember sudah memberlakukan pajak restoran 10 persen. Namun, menurut Nurhasan, banyak rumah makan yang tidak memiliki tapping box pajak. Tapping Box adalah alat pemantau pajak untuk mencegah penipuan dengan mencatat semua transaksi yang dilakukan terhadap perusahaan.
Kejujuran pengusaha juga dipertanyakan Nurhasan. “Setelah makan Rp 100 ribu kita membayar Rp 110 ribu karena kita kena pajak 10 persen, apakah mereka itu menyetorkan pajak yang diambilkan dari konsumen? Apakah benar-benar 100 persen disetorkan? Ini menjadi masalah. Ujug-ujug yang penting dia setor,” katanya.
“Jadi kita memberi fasilitas kewajiban untuk menarik pajak, bukan untuk disetor ke pemerintah, tapi menambah pundi-pundi keuntungan mereka. Ini yang terjadi,” kata Nurhasan.
Nurhasan meminta agar target kenaikan PAD ini diperhatikan betul dengan memperhatikan kenaikan inflasi. “Target besar dikejar, jangan hanya target. Kalau bisa kita berkomitmen. Ketika PAD kita besar, kita bisa leluasa melakukan pembangunan di Kabupaten Jember,” katanya.
Ardi Pujo Prabowo, Ketua Komisi C DPRD Jember, percaya diri target PAD akan tercapai asal bisa menekan kebocoran. “Di era-era sebelumnya, target PAD memang tidak pernah tercapai. Menjadi pekerjaan rumah bersama kita untuk mencari kebocoran,” katanya.
Memetakan Sumber PAD
Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jupriono mengapresiasi kritik tajam soal capaian target PAD. “Kami sedang memperbaiki itu,” katanya.
Menurut Jupriono, target PAD dipasang berdasarkan potensi bukan keinginan. “Kita harus mempunyai target realistis terhadap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penghasil,” katanya. Tak hanya melakukan kajian, Tim Anggaran juga memberikan bimbingan agar OPD bisa mencapai target itu.
Saat ini, Pemkab Jember tengah mengevaluasi 53 badan layanan umum daerah (BLUD) yang terdiri atas tiga rumah sakit daerah dan 50 puskesmas. “Kita audit secara internal, bukan dengan maksud menghakimi,” kata Jupriono.
Melalui evaluasi tersebut, Pemkab Jember ingin mendalami kondisi 53 BLUD. “Dengan harapan di situ ada SOP (Prosedur Operasional Standar) pelayanan, SOP keuangan, bagaimana tata kelola keuangannya, bagaimana tata kelola manajemennya, bagaimana tata kelola sumber daya manusianya,” kata Juptiono.
Menurut Jupriono, Pemkab Jember ingin BLUD mandiri tidak hanya dari aspek keuangan, tapi juga sarana prasarana. “Masyarakat harus dimuliakan. Semua ruangan puskesmas harus ber-AC. Jadi, sampai lapisan masyarakat terbawah harus menikmati AC ketika dilayani dan harus bersih,” katanya.
BLUD juga diharapkan bisa memiliki sarana yang mendukung mobilitas layanan kesehatan untuk proaktif ke masyarakat. “Jadi ke depan kita cek para lansia sampai ke rumahnya. Tidak menunggu mereka datang ke puskesmas. Istilahnya home care,” kata Jupriono.
Puskesmas diharapkan memiliki mobil khusus untuk layanan rumah atau home care. “Jadi petugas datang tidak pakai ambulans. Mereka pakai mobil kesehatan, mobil home care. Dan ini terafiliasi BPJS. kesehatan,” kata Jupriono.
Peningkatan layanan kesehatan ini tak lepas dari besarnya sumber PAD dari BLUD. “Mayoritas BLUD kita di situ,” kata Jupriono.
Sementara di luar BLUD, PAD bergantung pada retribusi dan pajak. Namun, menurut Jupriono, Pemkab Jember juga memiliki semangat untuk tidak membebani masyarakat.
Jupriono mengatakan, saat ini ada upaya perbaikan tata kelola dan penarikan PAD di luar BLUD. “Kita nanti lebih banyak berfokus ke pajak daerah, terutama restoran dan hotel,” jelasnya. [wir]
