Sejak Senin (21/7/2025), Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, membahas pasal demi pasal Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Penulis: Oryza A. Wirawan
Oryza A. Wirawan
Jurnalis Jember dan penulis buku biografi, sepak bola, dan sejumlah buku bunga rampai sosial politik. Pernah memperoleh penghargaan jurnalistik Prapanca 2010 dan bersertifikasi Wartawan Utama.
“Pertanyaannya kita atur lewat apa? Apa lewat peraturan daerah atau lewat peraturan bupati? Pada titik ini kita ketahui mengetahui bersama, sound horeg adalah salah satu materi dalam pilkada kemarin,” kata Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jember Tabroni.
Sound horeg sempat bikin M. Holil Asyari, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, dari Partai Golongan Karya, deg-degan. Ia mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur yang mengharamkan sound horeg.
Hafidi, politisi Partai Kebangkitan Bangsa, menyebut kontroversi sound horeg telah mempermalukan pemerintahan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dia menyebut kunci penanganan ada pada kepolisian.
Sentilan menohok datang dari Abdul Wahab Ahmad, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember, Jawa Timur, dengan membandingkan perlakuan terhadap sound horeg dengan volume suara azan dari pelantang suara.
Siti Baidaus Sholeha, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mendesak agar sound horeg diatur dalam Peraturan Daerah Ketertiban Umum yang sedang dibahas parlemen saat ini.
Mayoritas warga di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebenarnya tidak suka dan merasa terganggu dengan pertunjukan sound horeg. Namun mereka memilih diam karena takut.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyarankan kepada para pegawai non aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah setempat untuk membuat petisi kepada pemerintah pusat soal nasib status kepegawaian mereka.
Bupati Muhammad Fawait melayangkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi untuk menanyakan dua hal terkait nasib ribuan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Ribuan pegawai non aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, menuntut agar diusulkan menjadi pegawai paruh waktu ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
