Surabaya (beritajatim.com) – Efektivitas penggunaan anggaran penanganan banjir di Surabaya menjadi perhatian dalam diskusi publik evaluasi satu tahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji. Isu ini mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) “Setahun Kepemimpinan Eri–Armuji, Apa Kabar Surabaya?” yang digelar Forum Wartawan (ForWan) Surabaya di Hotel Aria Centra.
“Anggaran penanganan banjir ini sangat besar, bahkan diperkirakan hampir Rp2 triliun hingga 2027. Yang perlu dipastikan adalah apakah hasilnya benar-benar optimal dan berkelanjutan,” kata Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto.
Politisi Golkar ini menyampaikan bahwa penanganan banjir memang menjadi salah satu porsi belanja terbesar Pemkot Surabaya. Besarnya alokasi anggaran tersebut menuntut evaluasi hasil yang terukur dan dirasakan langsung oleh warga.
“Kalau kita bicara angka, nilainya luar biasa. Maka indikator keberhasilannya juga harus jelas, tidak hanya selesai dibangun tapi juga berfungsi jangka panjang,” ujar Achmad.
Achmad mengakui ada kemajuan dalam penanganan banjir, terutama pada durasi genangan yang kini lebih singkat. Namun, dia mencatat adanya kecenderungan bertambahnya titik genangan meski waktunya tidak lama.
“Dulu genangan bisa berhari-hari, sekarang hitungan jam. Itu progres, tetapi jumlah titiknya dari bulan ke bulan justru bertambah dan ini perlu kajian serius,” katanya.
Menurut dia, riset mengenai masa ekonomis dan daya tahan sistem drainase perlu segera dilakukan. Selama ini, pembangunan fisik berjalan, tetapi kajian umur teknis infrastruktur belum menjadi perhatian utama.
“Kita meninggikan saluran, jalan, dan rumah. Tapi berapa lama sistem itu bertahan? Ini belum pernah diteliti secara komprehensif,” jelas Achmad.
Selain aspek teknis, peran kecamatan dan kelurahan juga dinilai krusial dalam mitigasi banjir. Pengawasan rutin terhadap drainase, bangunan liar, dan pepohonan harus berjalan konsisten.
“Kalau ada saluran tersumbat atau tertutup bangunan, seharusnya cepat terdeteksi. Di situ fungsi lurah dan camat sangat menentukan,” tegasnya.
Dia menambahkan, anggaran besar penanganan banjir juga berdampak sosial bagi warga, terutama kewajiban meninggikan rumah dengan biaya sendiri. Dia menyebut kondisi ini perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kalau tidak dikawal sampai tingkat bawah, anggaran besar bisa terasa tidak maksimal manfaatnya bagi masyarakat,” pungkas Achmad. [asg/but]
