Blitar (beritajatim.com) – Sektor peternakan ayam petelur rakyat di Kabupaten Blitar kini berada dalam kondisi kritis. Harga telur di tingkat peternak dilaporkan merosot tajam hingga menyentuh angka Rp20.000 per kilogram. Ironisnya, di tengah jatuhnya harga jual, para peternak mandiri justru dihantam badai kenaikan harga pakan dan kepungan gurita bisnis korporasi besar (integrator).
Merespons situasi yang kian tidak kondusif ini, para peternak rakyat di Blitar sebagai salah satu sentra telur nasional menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tebang pilih.
“Kami meminta pemerintah menjadi wasit yang adil. Saat harga telur naik di atas HAP (Harga Acuan Penjualan), pemerintah sibuk mengendalikan dan menekan harga. Tapi saat harga anjlok jauh di bawah HAP seperti sekarang, kami peternak mikro kecil seolah dibiarkan mati sendiri,” ujar Suryanto, Kamis (4/6/2026).
Selain harga jual yang anjlok di bawah HAP ideal (Rp24.000–Rp26.500 per kilogram), peternak rakyat kini dihadapkan pada lonjakan biaya produksi akibat krisis pakan global. Dampak dari ketegangan geopolitik dunia telah menghentikan impor gandum.
Akibatnya, perusahaan pakan skala besar mengalihkan kebutuhan mereka dengan menyerap jagung lokal secara masif. Kondisi ini memicu persaingan harga jagung yang tidak sehat antara peternak kecil dan pabrikan besar.
Peternak mandiri tidak memiliki modal besar untuk bersaing harga dengan pabrik dalam memperebutkan jagung. Peternak mendesak pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Bapanas untuk memperpanjang program SPHP jagung serta menambah kuota tonasenya demi menyelamatkan peternak kecil.
Para peternak juga melayangkan protes keras terhadap rencana pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan impor bahan baku pakan, seperti bungkil kedelai (BKK) atau soybean meal (SBM), melalui sistem satu pintu di bawah kendali BUMN.
Menurut para peternak, harga bahan baku yang dikeluarkan BUMN justru jauh lebih mahal ketimbang harga dari importir swasta yang selama ini berjalan. Kebijakan ini dinilai bukan menyelesaikan masalah, melainkan hanya “menggeser monopoli” yang berujung pada kenaikan harga pakan jadi hingga Rp2.000 per kilogram.
Ancaman terbesar bagi keberlangsungan peternak rakyat saat ini adalah keberadaan integrator (perusahaan besar yang menguasai industri dari hulu hingga hilir).
“Kami sebagai peternak rakyat pasti kalah telak jika harus bertarung dengan integrator yang menguasai dari pembibitan, pakan, hingga pasar telur. Jika pemerintah tidak segera mengontrol integrator asing maupun nasional, lambat laun peternak rakyat akan gulung tikar,” lanjutnya.
Padahal, sektor peternakan rakyat selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi kerakyatan dan penyedia protein murah bagi masyarakat.
Menghadapi situasi darurat ini, peternak meminta pemerintah pusat segera mengambil langkah nyata melalui strategi jangka pendek, menengah, dan panjang.
Pemerintah didesak segera mengintervensi pasar dengan menyerap telur peternak untuk program bantuan sosial (bansos) atau program penanganan stunting nasional.
Di sisi lain, peternak memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Blitar (Bupati dan Wakil Bupati) yang bergerak cepat mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membeli telur peternak dengan harga wajar.
Peternak berharap langkah taktis Pemerintah Kabupaten Blitar ini dapat dicontoh oleh pemerintah pusat secara makro. “Kami hanya ingin bertahan hidup, menghidupi keluarga, dan terus menyediakan protein murah untuk bangsa ini. Tolong bantu kami,” pungkasnya. (owi/kun)
