Jakarta (beritajatim.com) – Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah menyusul dinamika situasi geopolitik yang memanas di kawasan Timur Tengah pada Maret 2026.
Berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo, seluruh kebijakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan menitikberatkan pada perlindungan warga negara melalui serangkaian skenario mitigasi risiko yang komprehensif.
Kepastian ini disampaikan Dahnil di Jakarta pada Selasa (10/3/2026) melalui siaran pers, merespons kekhawatiran masyarakat, termasuk calon jemaah haji asal Jawa Timur yang tercatat sebagai salah satu basis jemaah terbesar nasional.
Pemerintah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan hasil pemantauan intensif terhadap stabilitas keamanan di wilayah tersebut agar ibadah tetap berjalan aman.
Dahnil mengungkapkan bahwa instruksi kepala negara sangat lugas dalam memosisikan keamanan jemaah di atas segala pertimbangan teknis lainnya. Hal ini menjadi dasar bagi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi lapangan di Arab Saudi dan sekitarnya.
“Perintah Presiden sangat jelas, yaitu memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Keselamatan jemaah haji harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah yang kita ambil,” ujar Dahnil Anzar Simanjuntak.
Saat ini, pemerintah tengah menggodok berbagai kemungkinan teknis yang mungkin terjadi akibat situasi yang sangat dinamis di Timur Tengah. Pertimbangan matang tersebut mencakup jalur penerbangan, keamanan di lokasi ibadah, hingga ketersediaan logistik bagi ratusan ribu jemaah Indonesia.
“Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis dan tentu menjadi salah satu pertimbangan penting. Karena itu, kami diminta untuk menyiapkan berbagai skenario secara seksama dan memastikan seluruh langkah mitigasi risiko telah dipersiapkan dengan baik,” jelasnya.
Untuk menjamin transparansi dan legitimasi kebijakan, Kemenhaj berencana membawa draf skenario mitigasi tersebut ke hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Diskusi lintas lembaga ini bertujuan agar pemerintah memiliki kesiapan maksimal dalam menghadapi berbagai kemungkinan terburuk tanpa mengabaikan aspirasi jemaah.
“Kami sedang menyiapkan berbagai skenario dan langkah mitigasi risiko secara komprehensif. Semua skenario harus disiapkan dengan cermat agar pemerintah memiliki kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan. Skenario akan kami siapkan secara matang dan akan dibahas bersama dengan DPR,” kata Dahnil.
Di sisi lain, bagi masyarakat Indonesia yang berencana menunaikan ibadah umrah dalam waktu dekat, pemerintah memberikan peringatan khusus. Kemenhaj resmi mengikuti anjuran Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memprioritaskan faktor keselamatan sebelum memutuskan berangkat ke luar negeri.
“Untuk jemaah umrah, mengikuti saran dari Kementerian Luar Negeri, kami mengimbau masyarakat yang berencana berangkat umrah dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya hingga situasi lebih kondusif,” tambahnya.
Kebijakan ini diharapkan menjadi pedoman bagi para pelaku biro perjalanan umrah di daerah-daerah, seperti di Surabaya, Malang, dan Kediri, untuk memberikan edukasi yang tepat kepada calon jemaah.
Pemerintah berkomitmen terus memperbarui informasi secara real-time guna menghadirkan perlindungan terbaik serta kepastian layanan bagi seluruh tamu Allah dari Indonesia. [ian]
