Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDIP Bidang Sumber Daya, Said Abdullah menilai, ada kejanggalan atau anomali dalam indikator ekonomi makro Indonesia sepanjang tahun 2025. Dia mempertanyakan korelasi antara angka pertumbuhan ekonomi dengan realisasi penerimaan negara yang tidak sejalan.
“Ada anomali. Pertanyaan besar kami di Banggar dan Komisi XI DPR, kita tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, tapi penerimaan negara kita justru mengalami shortfall (kekurangan) yang luar biasa. Ini sebuah anomali,” ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di sela-sela diskusi strategis ekonomi di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Said menyebut, dalam kondisi normal, pertumbuhan ekonomi yang positif seharusnya berbanding lurus dengan naiknya penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. “Seharusnya begitu ekonomi tumbuh, penerimaannya ikut tergeret naik. Tapi ini justru tumbuh, namun penerimaannya slow down. Nah, itu menjadi PR bersama kita,” katanya.
Dia pun mengingatkan pemerintah akan adanya tekanan ekonomi eksternal yang dahsyat dalam beberapa pekan terakhir. Said mengungkapkan, sentimen lembaga keuangan internasional seperti MSCI, Goldman Sachs, Moody’s, hingga FTSE yang cenderung menahan diri hingga Mei mendatang adalah sinyal peringatan serius bagi Indonesia.
“Jujur saja, kita diterpa badai, tekanan dari luar yang begitu dahsyat. Pembacaan ini semua tentu harus ada mitigasi dari pemerintah. Seharusnya ini dipimpin langsung oleh Presiden kita,” tegas Said Abdullah.
Menurutnya, Mei 2026 akan menjadi ujian berat bagi ekonomi nasional seiring menumpuknya evaluasi dari lembaga rating global. Oleh karena itu, Said meminta Presiden memastikan independensi Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar berfungsi optimal memitigasi dampak di kuartal pertama dan kedua tahun ini.
“Kalau memang ini akan menjadi momentum bagi kita semua, maka momentum ini seharusnya dipimpin langsung oleh Presiden,” kata Said. (kun)
