Bangkalan (beritajatim.com) – Di tengah persoalan infrastruktur dan pengelolaan sampah yang belum terselesaikan, Pemerintah Kabupaten Bangkalan mulai membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2027 menjadi penanda awal penentuan arah kebijakan pembangunan daerah, sekaligus ruang evaluasi terhadap berbagai persoalan dasar yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, pemerintah kembali menegaskan fokus percepatan infrastruktur strategis dan penguatan layanan dasar sebagai prioritas RKPD 2027.
Namun kondisi di lapangan menunjukkan, persoalan jalan kabupaten, pengelolaan sampah, dan akses layanan dasar masih kerap dikeluhkan masyarakat.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim tidak menampik masih banyaknya persoalan mendasar yang dihadapi daerah. Ia menyebut RKPD 2027 disusun untuk menjawab kebutuhan yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani.
“RKPD 2027 ini menjadi fase penting karena masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang harus kita jawab, terutama terkait infrastruktur dan pelayanan dasar,” ujar Lukman Hakim, Jumat (30/1/2026).
Isu pengelolaan sampah menjadi salah satu sorotan utama. Hingga kini, Kabupaten Bangkalan masih belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) permanen.
Penanganan sampah masih mengandalkan TPS3R, insinerator, dan rumah kompos dengan cakupan terbatas, sementara volume sampah terus meningkat.
Menanggapi hal tersebut, Bupati mengakui bahwa penanganan sampah masih membutuhkan langkah strategis yang lebih menyeluruh.
“Pengelolaan sampah memang masih menjadi tantangan besar. Karena itu, ke depan kita dorong solusi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan,” tegasnya.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Bangkalan mencatat peningkatan kualitas jalan pada puluhan ruas sepanjang 2025. Meski demikian, kondisi jalan rusak masih ditemukan di sejumlah wilayah, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur belum sepenuhnya terkejar.
Selain itu, keterbatasan akses air bersih juga masih menjadi persoalan di sejumlah desa. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa wilayah dinilai belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Bupati Lukman Hakim menegaskan bahwa masukan dari DPRD dan masyarakat menjadi penting agar perencanaan tidak hanya berhenti pada dokumen.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang dialog yang jujur dan konstruktif, supaya arah pembangunan ke depan benar-benar berdampak dan tidak mengulang persoalan yang sama,” pungkasnya. [sar/suf]
