Jember (beritajatim.com) – Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong sejatinya adalah tahanan politik (tapol), bukan narapidana korupsi, kendati majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis bersalah terhadap Menteri Perdagangan Republik Indonesia 2015-2016 itu dalam kasus korupsi impor gula.
Sebutan status tahanan politik (tapol) untuk Tom Lembong ini dilontarkan Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis (24/7/2025).
“Sejatinya Tom Lembong bukanlah tahanan korupsi, tapi tahanan politik. Tom Lembong menjadi sasaran yang sangat sempurna di mata kekuasaan untuk mengganggu gerakan-gerakan politik akal sehat dan kebenaran,” kata Iqbal.
Dengan vonis tersebut, Iqbal melihat, ada upaya untuk memadamkan gerakan politik yang kritis, yang menuntut terselenggaranya keadilan. “Vonis 4,5 tahun penjara terhadap Tom Lembong adalah potret buram wajah hukum yang dipertontonkan sistem peradilan Indonesia,” kecam mantan aktivis mahasiswa Universitas Airlangga ini.
Iqbal menyebut vonis terhadap Tom Lembong telah meninggalkan akal sehat dengan mengabaikan fakta yang muncul dalam 23 kali persidangan. “Majelis hakim sendiri sudah menyatakan bahwa tidak ada niat jahat atau mens rea dan tidak ada keuntungan ekonomi atau nilai materi yang diterima Tom,” katanya.
Menurut Iqbal, apa yang dialami Tom Lembong seharusnya bisa semakin memperkuat energi dan ikatan-ikatan masyarakat sipil untuk tetap kritis. “Namun tergantung, apakah dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2029 nanti energi-energi ini masih cukup punya kekuatan,” katanya setengah bertanya.
Pasalnya, lanjut Iqbal, melalui vonis terhadap Tom Lembong diharapkan masyarakat sipil mengalami spiral ketakutan. “Mungkin harapan kekuasaan adalah jangan sampai ada yang mengganggu atau mengutak-atik status quo rezim Prabowo pada 2029,” katanya,
Tom adalah orang dekat Anies Baswedan, kandidat presiden dalam pemilu 2024. Iqbal menilai, saat ini persepsi publik masih menempatkan Anies sebagai kandidat kuat presiden pada 2029. “Tom maupun Anis Baswedan dan seluruh kelompok masyarakat sipil yang kritis pada kekuasaan dianggap sebagai ancaman,” kata Iqbal.
Ironisnya, kondisi Indonesia saat ini mengingatkan Iqbal pada pidato Joko Widodo yang dituliskan Tom Lembong untuk membuka acara Plennary Meeting, di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Jumat, 12 Oktober 2018.
Saat itu dalam pidatonya, Jokowi mengatakan, Winter is Coming‘ dengan mengambil ilustrasi dari serial Game of Thrones.
“Dalam serial“Game of Thrones”, sejumlah houses, Great Families bertarung hebat antara satu sama lain, untuk mengambil alih kendali “the Iron Throne”. “Mother of Dragons” menggambarkan siklus kehidupan. Perebutan kekuasaan antar-para “Great Houses” itu bagaikan sebuah roda besar yang berputar. Seiring perputaran roda, satu Great House tengah Berjaya, sementara House yang lain menghadapi kesulitan, dan setelahnya, House yang lain Berjaya, dengan menjatuhkan House yang lain.”
“Namun, yang mereka lupa, tatkala para Great Houses sibuk bertarung satu sama lain, mereka tidak sadar adanya ancaman besar dari Utara. Seorang Evil Winter, yang ingin merusak dan menyelimuti seluruh dunia dengan es dan kehancuran.”
Pidato tersebut ditujukan untuk konteks krisis finansial. Namun, menurut Iqbal, kandungannya relevan untuk menggambarkan krisis politik di Indonesia saat ini. “Winter is coming. Indonesia saat ini sedang masuk dalam kondisi beku-bekunya panggung politik,” katanya.
Iqbal berpendapat, saat ini adalah momentum untuk menyatukan seluruh gerakan masyarakat sipil yang mungkin berbeda ideologi, strategi, taktik, maupun corak gerakan.
“Dengan adanya kekhawatiran ancaman Evil Winter tersebut, akhirnya mereka sadar: tidak penting siapa yang duduk di “Iron Throne”. Yang penting adalah kekuatan bersama untuk mengalahkan Evil Winter agar bencana global tidak terjadi. Agar dunia tidak berubah menjadi tanah tandus yang porak poranda, yang menyengsarakan kita semua,” kata Iqbal., mengutip isi pidato tersebut.
Iqbal berharap Tom Lembong melakukan banding untuk memastikan perlawanan terhadap ketidakadilan dan kesewenang-sewenangan. [wir]
