Bondowoso, (beritajatim.com) – Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP) Kabupaten Bondowoso berpotensi menancapkan bendera sendiri di Pemilihan Bupati (Pilbup) 2024.
Hal ini disiratkan oleh Bidang Kominfo DPC PPP Kabupaten Bondowoso, Ahmadi saat diwawancarai BeritaJatim.com, Kamis (11/7/2024) siang.
Wacananya, PKB – PPP bakal berekonsiliasi di Pilbup Bondowoso periode 2024-2029 ini. Hal itu merupakan arahan dari para ulama di Jawa Timur.
Untuk kursi P1, PKB yang meraih 16/45 kursi parlemwen mengusung KH. Abdul Hamid Wahid, pengasuh Ponpes Nurul Jadid, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo.
Dawuh para kiai dan sesepuh NU, PKB dan PPP disarankan untuk berkoalisi guna menciptakan kerukunan dan persatuan suara nahdliyin di Bondowoso.
Ketua DPC PKB Bondowoso kemudian berstatement ke media bahwa ia menyerahkan bakal calon wakil bupati (bacawabup) pendamping Lora Hamid kepada PPP.
“PKB mengusung Ra Hamid sebagai bacabup Bondowoso periode 2024-2029. Untuk wakil, kami serahkan ke PPP. Monggo,” ucap Dhafir beberapa waktu lalu.
Ketika dikonfirmasi, Sekretaris DPC PPP Bondowoso, Barri Sahlawi Zein melimpahkan sepenuhnya pernyataan resmi partai pada Bidang Kominfo, Ahmadi.
Ahmadi lantas menyebutkan hasil rapat internal DPC PPP Bondowoso kepada BeritaJatim.com.
DPC PPP Bondowoso mengajukan KH. Mohammad Hasan Abdul Mu’iz sebagai Bacawabup yang layak mendampingi Ra Hamid.
Kiai Hasan adalah pengasuh ponpes Al Maliki, Desa Koncer Darul Aman, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso.
Yang bersangkutan juga merupakan Majelis Pertimbangan Cabang (MPC) DPC PPP Kabupaten Bondowoso.
“Usulannya tunggal. Kiai Hasan. Karena beliau adalah kader terbaik PPP dan yang paling layak mendamping Ra Hamid,” kata Ahmadi kepada BeritaJatim.com, Kamis (11/7/2024) siang.
Pengajuan sosok bacawabup itu, kata Ahmadi, adalah hasil rapat dari tim 5 DPC PPP Bondowoso. Terdiri dari Kiai Hasan, Buchori Mun’im, Mudani, Barri Sahlawi Zein dan Ahmadi.
Lantas bagaimana jika PKB menolak pengajuan dari DPC PPP Bondowoso tersebut?
“Jika mereka tidak berkenan, maka tidak ada pilihan lain, kita tancap bendera sendiri,” sergah Ahmadi.
Menariknya, Ahmadi menyebut ada skema baru apabila ‘bertanding’ melawan PKB di Pilbup Bondowoso 2024.
Ternyata bukan mutlak Kiai Hasan yang bakal diusung dalam kontestasi. Walaupun sebelumnya disebutkan sebagai kader terbaik PPP Bondowoso.
“Bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ada beberapa nama lah yang disiapkan, termasuk koalisinya sudah kita persiapkan,” ulasnya.
Kendati demikian, Ahmadi mengaku akan tetap takdzim pada arahan para masayikh dan ulama.
“Karena kita partainya ulama, maka yang jadi prioritas rekonsiliasi (PKB-PPP) ini. Ini juga sifatnya pengajuan. Keputusan ada di DPP,” tegasnya.
Ketua DPC PKB Kabupaten Bondowoso, Ahmad Dhafir menanggapi potensi PPP tancap bendera sendiri. Alih-alih berkoalisi.
“Kalau PKB tidak biasa dan tidak bisa menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Kami tetap menghormati. Karena kami tidak ingin dianggap intervensi ke partai lain,” kata Dhafir diwawancarai terpisah BeritaJatim.com, Kamis (11/7/2024) malam.
Namun menurutnya, PKB ingin bersama semua partai untuk bagaimana memenangkan kontestasi demi kepentingan masyarakat.
“Di saat memilih bupati, bagaimana bupati ini bisa melayani dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat, percepatan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan lain sebagainya,” tuturnya.
“Pandangan yang sama, niat yang sama inilah, kami ingin bersama-sama dengan partai-partai lain,” ucap Dhafir.
Walaupun PKB Bondowoso bisa mengusung bacabup-bacawabup sendiri karena cukup syarat kursi, tetapi pintu koalisi dibuka sangat lebar.
“Kami tetap ingin berkoalisi. Tetapi skema yang kami usung adalah kesepakatan para ulama,” terang Ketua DPRD Bondowoso ini.
Mengenai nama Kiai Hasan yang diusulkan DPC PPP Bondowoso untuk mendampingi Ra Hamid, Dhafir menjawab ringan.
“Ya monggo persoalan PPP sudah menentukan nama, monggo dikonsultasikan dengan para ulama, dan disepakati oleh para ulama panutan masyarakat Bondowoso,” ucapnya.
“Kami tidak akan bertanya sipapapun yang diusulkan oleh PPP melalui kesepakatan para ulama,” tegas Dhafir. [awi/aje]
