Jember (beritajatim.com) – Politik demokrasi hasil Reformasi 1998 sudah memasuki dasawarsa ketiga dan sedang memasuki ujian terakhir. Tahun 2030, sistem politik demokrasi hasil Reformasi akan genap berusia 32 tahun.
“Kalau 30 tahun sistem yang dulu Pak Harto berkuasa, Orde Baru, otoriter, sentralisme, diuji gagal. Akhirnya terjadi reformasi demokrasi. Hari ini di pemilu ini, menjadi ujian apakah demokrasi kita akan tetap bisa eksis, sehat, atau terselewengkan. Itu tantangan kita,” kata Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1, dalam acara ‘Slepet Imin’, di halaman Kota Cinema Mall, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (3/2/2024) malam.
Bersama Anies Baswedan, Muhaimin membuat kampanye dialogis seperti Desak Anies dan Slepet Imin untuk menguji Pemilu 2024. “Apakah pada 2024, kita selamatkan demokrasi atau kita hancurkan demokrasi. Oleh karena itu tugas kita semua yang punya kesadaran ini, ayo bareng-bareng, kita ajak pada 14 Februari nanti rakyat mengawal dan menyelamatkan demokrasi. Bukan membiarkan orang menginjak-injak demokrasi,” katanya.
Muhaimin sendiri senang melihat antusiasme warga Jember yang hadir dalam acara Slepet Imin. “Slepet malam ini dihadiri warga dengan multidisiplin ilmu. Ada hukum, kedokteran, kesehatan, aktivis, agama, penulis. Lengkap semua,” katanya.
Muhaimin memuji Jember. “Jember luar biasa. Saya menangkap ekspresi sahabat-sahabat, ekspresi yang muncul adalah ekspresi ingin berkontribusi terhadap perbaikan bangsa kita,” katanya.
Muhaimin menegaskan, dengan arah yang jelas dan agenda yang pasti, perubahan tinggal diwujudkan. “Mari kita dorong, perhatikan agar rakyat jadi bagian utama dari seluruh perubahan dan perbaikan bangsa kita,” katanya.
Usai acara, Muhaimin mengaku kepada wartawan, tidak menyangka dengan kekritisan warga Jember yang hadir dalam Slepet Imin. “Kami sangat bersyukur dan bangga, kaum muda di Kabupaten Jember punya kepedulian dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Semua yang disampaikan akan jadi agenda saya dan Mas Anies. Kalau menang, kelompok rentan akan dapat perhatian yaitu difabel, perempuan, anak-anak, dan orang tua yang harus mendapatkan fasilitas publik. terutama untuk mengakses keadilan,” katanya. [wir]
