Malang (beritajatim.com) – Sedikitnya enam Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum di Kabupaten Malang dikabarkan berhenti memasak menu untuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, menjelaskan berhenti memasak bukan berarti SPPG ditutup atau berhenti permanen.
Melainkan, sambung Zia, lebih pada hal teknis semata. Salah satu penyebabnya bisa jadi transfer dana belum di-approve oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Kalau belum ada pencairan biasanya belum ada approve dari BGN. Jadi ini masalah teknis saja,” tegas Zia, Selasa (18/11/2025).
Menurut Zia yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Malang itu, ada 6 dapur yang berhenti memasak menunggu approve BGN. Setiap SPPG atau dapur umum biasanya mengajukan proposal ke BGN untuk dua minggu kerja atau dua puluh hari kerja. Baru kemudian oleh BGN dilakukan transfer setelah approve lebih dahulu.
“Secara global anggaran untuk MBG ini masih utuh di BGN. Jadi hanya masalah teknis saja, karena yang diurusi BGN ini seluruh Indonesia. Jadi kalau sudah di-approve sudah pasti akan ditransfer,” bebernya.
Salah satu contoh SPPG yang sempat berhenti memasak, beber Zia, yakni di Kecamatan Dau. “Contohnya di Dau, dapur tidak masak selama dua hari. Pihak sekolah kemudian mengirimkan surat. Sehingga, satu dapur umum atau SPPG ini akan memasak untuk penerima manfaat MBG ketika sudah ada transfer dari BGN, dan tentunya sudah di-approve BGN,” tuturnya.
Zia menambahkan, BGN tidak mengenal dana talangan. “Tidak ada sistem dana talangan. BGN tidak mengenal dana talangan. Jadi alurnya dapur menerima transfer, kemudian memasak dan memberikan laporan pada BGN,” pungkasnya. [kun]
4 Komentar
wis silahkan masak asal jangan sampai ada yang keracunan
kala berhenti dulu, artinya siswa-siswi tidak makan! Uangnya kalau cair disimpan di siapa atau dibagikan ke siswa??? Atau dibagikan OKNUM BGN. Inilah potensi korupsi yg bisa bermiliar-miliar rupiah di BGN
kalau berhenti dulu, artinya siswa-siswi tidak makan! Uangnya kalau cair disimpan di siapa atau dibagikan ke siswa??? Atau dibagikan OKNUM BGN. Inilah potensi korupsi yg bisa bermiliar-miliar rupiah di BGN
ngomong opoooo???