Jember (beritajatim.com) – Pemulihan kepercayaan publik terhadap Pertamina hanya bisa dilakukan dengan transparansi. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi.mengusulkan pemasangan alat cek bahan bakar minyak (BBM) di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Usulan ini dilontarkan Bambang, Sabtu (1/3/2025), untuk merespons kontroversi dugaan pengoplosan Pertamax dengan Pertalite. “Kita harus lebih perkuat lagi keterbukaan publik,” kata legislator Gerindra dari Kabupaten Jember, Jawa Timur ini.
Keterbukaan ini diperlukan karena menyangkut badan usaha milik negara. “Kalau perlu nanti ke depan disiapkan saja alat di masing-masing SPBU. Bagi masyarakat yang ragu beli BBM di situ, cek di situ. Biar tidak ada yang main-main. Minimal cek standar terkait oktan,” kata Bambang.
Bambang yakin para ilmuwan Indonesia sudah bisa menciptakan alat cek tersebut. “Kalau dicek secara lab kan butuh waktu lama. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa diciptakan tester langsung. Jadi publik percaya,” katanya.
Selain itu, Bambang mengusulkan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka hasil pengujian periodik terhadap BBM oleh Lemigas kepada masyarakat. Lemigas adalah sebuah balai besar di bawah Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM untuk menjalankan tugas pengujian minyak dan gas bumi.
“Buka saja data pengujian setiap bulan. Toh itu dilakukan periodik. Menurut kami, transparan saja. Tidak hanya ke Pertamina, tapi ke semuanya. Toh semua pemeriksaan melalui Lemigas,” kata Bambang.
Bambang ingin kepercayaan publik terhadap Pertamina dipulihkan. “Jadi trust ini harus dibangun kembali. Mau bagaimana? Ini badan usaha milik negara. Kita dukung pemberantasna korupsi terkait oknum-oknum Pertamina yang bermain. Tapi kita harus tahu bahwa Pertamina ini salah satu rantai pasok yang paling kuat di Indonesia,” katanya.
Muhammad Iqbal, dosen ilmu komunikasi Universitas Jember di Kabupaten Jember. juga menyarankan Pertamina menambah semacam alat di SPBU yang bisa menunjukkan secara visual kepada konsumen jenis BBM yang diisikan ke kendaraan maupun yang disalurkan dari truk tangki ke tandon penyimpanan.
“Ini karena masalahnya ada pada jaminan bahwa Pertamax yang diisikan memang betul-betul Pertamax. Nah, itu yang harusnya disampaikan, sehungga publik merasa yakin,” kata Iqbal. [wir]
