Ringkasan Berita:
- Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya hoaks yang mengatasnamakan DPR RI di ruang digital.
- Hoaks yang beredar antara lain berupa kutipan palsu, video lama dengan narasi baru, hingga isu penolakan pembahasan RUU Perampasan Aset.
- Puan menilai narasi tersebut dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
- Ia menekankan pentingnya literasi digital, strategi komunikasi negara, dan upaya membangun kembali kepercayaan publik.
Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya penyebaran hoaks yang mengatasnamakan DPR RI di ruang digital. Menurutnya, berbagai informasi yang dimanipulasi dan disebarluaskan secara masif berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Puan mengatakan, salah satu bentuk hoaks yang kerap beredar adalah kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR RI. Selain itu, terdapat pula penggunaan video lama (old footage) yang diberi narasi baru sehingga tidak sesuai dengan konteks sebenarnya.
Ia juga menyinggung beredarnya narasi yang menyebut DPR RI menolak pembahasan maupun pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun,” ujar Puan.
Menurutnya, derasnya arus informasi di ruang digital telah mempercepat penyebaran disinformasi, memperuncing polarisasi, serta mengaburkan batas antara kritik yang konstruktif dan provokasi yang memecah belah.
“Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” tuturnya.
Puan menilai kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya meningkatkan literasi media digital di tengah masyarakat. Di sisi lain, ia juga menekankan perlunya strategi komunikasi negara yang lebih efektif agar informasi yang diterima publik tetap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi,” kata Puan. [hen/beq]
