Jakarta (beritajatim.com)- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyatakan dukungannya terhadap wacana libur sekolah selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah. Haedar menilai, Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk memperkuat pendidikan akhlak dan karakter anak.
“Saya setuju. Ramadhan seharusnya menjadi momen penting untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan karakter,” ujar Haedar Nashir melansir portal resmi Muhammadiyah.
Menurut Haedar, generasi muda yang tumbuh di era digital sangat membutuhkan pendidikan karakter dan akhlak yang kuat. Ia menekankan pentingnya pendidikan agama dan moral dalam membentuk kepribadian anak.
“Pendidikan agama, akhlak, dan budi pekerti menjadi sangat penting di tengah kemajuan teknologi yang pesat,” tambah Haedar.
Haedar juga menekankan bahwa libur sekolah selama Ramadhan harus dimanfaatkan orangtua untuk membimbing anak-anak mereka dalam memperkuat nilai-nilai moral.
“Gunakan libur Ramadhan untuk fokus membina akhlak dan akal budi anak, selain tetap melibatkan mereka dalam proses pembelajaran,” jelasnya.
Meski mendukung, Haedar menegaskan bahwa keputusan mengenai libur sekolah sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
“Kewenangan ini sepenuhnya ada pada Kementerian Pendidikan, baik pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah mengungkapkan akan membahas tiga opsi terkait libur sekolah selama Ramadhan tahun ini. Opsi tersebut melibatkan diskusi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.
Tiga opsi yang dipertimbangkan adalah:
Libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
Libur sebagian, seperti libur awal Ramadhan dan kembali masuk sekolah hingga menjelang Idul Fitri.
Sekolah tetap beroperasi penuh seperti biasa.
Wacana ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
Keputusan akhir mengenai wacana ini akan ditentukan melalui rapat lintas kementerian yang bertujuan untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat. [aje]
