Pasuruan (beritajatim.com) – Kemandirian pengelolaan limbah rumah tangga di tingkat desa di Kabupaten Pasuruan masih menjadi tantangan besar, seiring minimnya ketersediaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di berbagai wilayah. Kondisi ini membuat penanganan sampah belum berjalan optimal dan berpotensi memicu persoalan lingkungan yang lebih luas.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan, M. Nur Kholis, mengungkapkan bahwa jumlah desa yang memiliki fasilitas TPS 3R masih jauh dari ideal.
“Desa yang memiliki TPS 3R itu masih belum sampai separuh dari jumlah desa secara keseluruhan,” ujarnya.
Kondisi geografis serta perbedaan volume produksi limbah di tiap wilayah menjadi faktor utama lambatnya pemerataan fasilitas pengolahan sampah. Akibatnya, sebagian besar desa masih mengandalkan metode konvensional seperti pembakaran sampah, yang berisiko merusak kualitas udara dan kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.
Di wilayah pelosok, praktik pembakaran sampah masih dianggap wajar karena ketersediaan lahan terbuka. Namun, kebiasaan tersebut mulai menimbulkan persoalan baru di kawasan padat penduduk dan perumahan dengan keterbatasan lahan.
Ketergantungan desa terhadap sistem pembuangan akhir juga semakin membebani Tempat Pembuangan Akhir (TPA) milik pemerintah daerah. DLH menegaskan bahwa pembangunan TPS 3R tidak cukup hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga harus diiringi kesiapan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memilah sampah secara efektif.
“Tidak ada manfaatnya kalau hanya bangun TPS 3R, tapi tidak ada petugasnya atau sampah tetap tidak dipilah,” tegas Nur Kholis.
Pemerintah desa kini didorong untuk mulai mengalokasikan anggaran secara mandiri guna membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tanpa sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai sebagai solusi cepat untuk mengatasi persoalan penumpukan sampah di permukiman sebelum berkembang menjadi krisis lingkungan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk melihat sampah sebagai komoditas bernilai ekonomi juga perlu terus ditingkatkan agar pengelolaan berbasis TPS 3R dapat berjalan optimal.
DLH Kabupaten Pasuruan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan kepada desa-desa agar mampu mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan.
“Pemerintah desa juga harus punya atensi, karena faktanya banyak desa bingung mau buang sampah ke mana saat sudah menumpuk,” pungkasnya. [ada/beq]
