Elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memenuhi janjinya. Mereka mengusung Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Timur (Jatim) secara mandiri. Cuma, nama figur yang mereka usung terasa asing di Jatim. Cagub dan cawagub Jatim dari PKB juga tak pernah masuk survei.
Nama Luluk Nur Hamidah dijagokan sebagai cagub dan Lukmanul Hakim sebagai Cawagub. Keduanya asli Jatim. Luluk berasal dari Kabupaten Jombang, wilayah sosial dan politik dengan kekuatan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalisme Soekarnoisme (PDIP) yang kuat. Lukmanul Hakim berasal dari Kabupaten Lamongan, di mana kekuatan NU dan Islam Modernis (Muhammadiyah) terbilang cukup besar di daerah ini.
Munculnya nama Luluk dan Lukmanul terbilang mengejutkan. Aktivis, media massa, dan pengamat politik tentang Jatim tak memperkirakan sebelumnya. Selama ini, sejumlah politikus PKB dan aktivis NU yang digadang-gadang maju Pilgub Jatim 2024, di antaranya Abdul Halim Iskandar (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal), Ida Fauziyah (Menteri Tenaga Kerja), KH Marzuki Mustamar (mantan Ketua PWNU Jatim), dan lainnya.
Politikus Halim Iskandar dan Ida Fauziyah masih menjabat menteri dan keduanya juga lolos sebagai anggota DPR RI 2024-2029. Sehingga keduanya tetap memiliki jabatan di badan legislatif setelah Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Kiai Marzuki fokus mengelola dan mengembangkan Pondok Sabilul Rosyad di Kota Malang yang dikelolanya cukup lama.
Luluk dan Lukmanul berangkat ke gelanggang Pilgub Jatim dengan modal suara meyakinkan. Merujuk hasil Pileg 2024, PKB menjadi partai dengan raihan suara terbanyak untuk tingkat DPRD Provinsi Jatim, yakni dengan 4.517.228 suara atau ekuivalen 27 kursi di DPRD Jatim. Perolehan PKB naik dua kursi dibanding Pileg 2019 di mana dalam kontestasi tersebut meraih 25 kursi DPRD Jatim.
Dari 14 dapil DPRD Jatim, PKB menang di 8 dapil: Dapil II, III, IV yang berada di kawasan Tapal Kuda Jatim. Kawasan ini dikenal sebagai basis komunitas NU dan sepanjang perhelatan pemilu, konstituen di kawasan ini mayoritas kepada partai yang punya latar politik dan kultural agama (Islam) yang kuat, seperti PKB, PPP (era Orde Baru), dan Partai NU (era Orde Lama). Selanjutnya, PKB juga unggul di dapil X, XI, XII, XIII, dan XIV.
Duet Luluk dan Lukmanul merepresentasikan figur Islam Tradisional ke semuanya. Tak ada irisan ideologi politik lain dalam konteks ini. Bukan wujud sintesa yang menduetkan tokoh Nasionalis dan elite Religius atau sebaliknya. Padahal, rumus politik tersebut yang kerap dipakai elite politik nasional untuk menentukan figur cagub dan cawagub Jatim yang diusung.
Apakah eksperimen politik PKB ini bakal berbuah manis? Duet cagub dan cawagub Jatim dari PKB bakal menghadapi jalan tak mudah dan terjal dalam proses pilgub kali ini. Yang mereka hadapi adalah duet petahana, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak, yang punya tingkat elektabilitas tinggi dan basis pendukung tradisional loyal serta militan.
Dari kubu Risma Triharini dan KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) yang diusung PDIP juga memiliki captive market konstituen yang loyal dan militan. Konstituen komunitas Nasionalis Soekarnoisme di Jatim rata-rata punya basis ideologi kuat dan mantap. Mereka loyal dengan kepemimpinan DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sehingga apa yang diputuskan Mega, komunitas politik ini mendengarkan dengan baik dan mentaatinya.
Lebih dari 3,5 juta pemilih PDIP di Pileg 2024 kemungkinan besar menjatuhkan pilihannya kepada duet Risma dan Gus Hans di pilgub nanti. Persentase deviasi politik pemilih tradisional PDIP atas jago yang diputuskan Mega sangat kecil. Mereka patuh, taat, dan istiqomah dengan policy yang diputuskan Mega.
Ekspektasi politik duet Luluk dan Lukmanul untuk memperluas dan memperbesar kavling pemilihnya di pilgub membutuhkan effort luar biasa. Terlebih, keduanya boleh dikatakan sebagai ‘aktor baru’ di panggung politik Jatim. Sekalipun keduanya lahir, besar, dan menempuh pendidikan dasar, menengah, hingga tinggi di Jatim.
Ada sejumlah catatan bagi duet Luluk dan Lukmanul serta PKB menghadapi Pilgub Jatim 2024. Pertama, partai ini belum pernah sekalipun memenangkan perhelatan Pilgub Jatim, kendati PKB telah beberapa kali tampil sebagai pemenang pemilihan umum legislatif (Pileg) di provinsi ini. PKB menang di Pileg 1999, 2004, 2014, dan 2024. Pileg 2009 dimenangkan Partai Demokrat di Jatim dan Pileg 2019 menempatkan PDIP sebagai pengumpul suara terbanyak.
Realitas politik ini dalam perspektif psikologi politik berdampak kepada elite partai pengusung dan calon yang diusung. Ada tembok tebal di mana partai besar ini tak pernah memenangkan pilgub. Padahal, langkah persiapan PKB menuju pilgub terbilang total. Misalnya, di Pilgub Jatim 2018, di mana PKB berkoalisi dengan PDIP mengusung Gus Ipul dan Puti Guntur.
Sebelum duet ini resmi diusung, didahului dengan sejumlah pertemuan kiai senior di Jatim. Ada pertemuan di Pondok Bumi Sholawat di Lebo Kabupaten Sidoarjo. Lalu dilanjutkan pertemuan di Pondok Genggong Kabupaten Probolinggo. Setelah itu dihelat pertemuan di Pondok Lirboyo Kota Kediri.
Tampaknya, dibanding menghadapi Pilgub Jatim 2024, konsolidasi politik PKB di pilgub 2018 jauh lebih mantap, terstruktur dan sistematis. Coblosan Pilgub Jatim 2024 masih kurang 80 hari. Masih cukup bagi PKB dan kandidat yang diusungnya menggalang kekuatan dan mengonsolidasikan barisan di lapangan. Kendati, dua kandidat lainnya juga bekerja all out menggalang suara di massa akar rumput.
Kedua, duet cagub dan cawagub PKB ini namanya tak pernah masuk di survei yang dipublikasikan secara terbuka. Terkecuali memang ada hasil dedicated survey yang diperuntukkan bagi kepentingan internal PKB. Sehingga publik tak pernah tahu berapa tingkat popularitas, elektabilitas, dan faktor lainnya.
Karena namanya tak pernah muncul di survei, maka positioning cagub dan cawagub PKB di mata konstituen tak terdeteksi secara presisi. Kenyataan ini tak biasanya terjadi di era demokrasi elektoral seperti sekarang. Di mana survei jadi instrumen penting untuk mengetahui tingkat elektabilitas calon dan dimensi lain sebelum hari H pencoblosan.
Ketiga, proses Pilgub Jatim 2024 dijalani PKB di tengah hubungan panas dingin partai ini dengan elite PBNU. Kenyataan ini belum pernah terjadi di event-event politik sebelumnya. Padahal, kiai NU dalam kapasitas pribadi jadi salah satu kunci penting bagi calon PKB dalam memobilisasi dan mendulang suara.
Relasi PKB dan elite PBNU yang tak kondusif itu sejak menjelang Pilpres 2024 dan makin mengeras menjelang Muktamar PKB di Bali pada akhir Agustus 2024. Bumbu politik berupa ancaman muktamar tandingan muncul. Kenyataan ini dikhawatirkan melahirkan implikasi pembelahan politik PKB. Rencananya, muktamar tandingan dengan tokoh Lukman Edy, mantan Sekjen DPP PKB hasil Muktamar Semarang 2005, digelar pada 2-3 September 2024. Rencana itu ditunda, tanpa tahu kapan perhelatan politik itu direalisasikan.
Keempat, Pilgub Jatim 2024 kemungkinan membuka peluang terbentuknya poros politik baru yang menjadi patron bagi cagub dan cawagub yang diusung PKB. Siapa kiai NU di Jatim, baik dari jalur struktural atau kultural, yang bakal tampil sebagai patron politik bagi PKB dan kandidat yang diusungnya di Pilgub Jatim tahun ini.
KH Abdussalam Sohib, dikenal dengan Gus Salam, pimpinan Pondok Mambaul Ma’arif Denanyar, Kabupaten Jombang dikenal dekat dengan PKB dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Di antara keduanya masih terjalin relasi kekerabatan. Apakah Gus Salam bakal menjadi lokomotif dan driver politik bagi pemenangan kandidat PKB di Pilgub Jatim 2024? Terbuka kemungkinan.
PKB dan kandidat yang didukungnya menghadapi Pilgub Jatim 2024 di tengah partai ini habis menelan kekalahan di Pilpres. PKB juga sedang dalam kondisi tak sedang baik-baik saja dalam hal relasinya dengan elite PBNU.
Tapi, partai ini telah berhasil melakoni muktamar di Bali, di mana salah keputusan cerdas telah diambil. Apa itu? Menempatkan KH Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI 2019-2024, mantan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI, sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Tampilnya Kiai Ma’ruf Amin mampu meredakan ketegangan relasi antara elite PKB dengan pengurus PBNU.
Apakah Kiai Ma’ruf Amin bakal berkampanye untuk kandidat PKB di Pilgub Jatim 2024? Belum ada keputusan soal ini. Yang pasti jabatan presiden dan wapres berakhir pada 20 Oktober 2024, sedang coblosan Pilgub berlangsung pada 27 November 2024. Ada waktu sekitar 37 hari, di mana kapasitas dan jabatan politik wapres telah lepas dari KH. Ma’ruf Amin.
Ainur Rohim,
Direktur Utama dan Penanggung Jawab beritajatim.com
