Universitas Jember membuka Program Studi Gizi di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Sebagian mahasiswanya dari Indonesia Timur seperti dari Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT)
KUMPULAN BERITA universitas jember
Fendi Setyawan, akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember yang juga anggota tim ahli DPRD Jember, mengingatkan bahwa kebijakan itu tak bisa diberlakukan begitu saja. Hal ini dikarenakan tarif retribusi pasar itu menjadi lampiran Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Animo siswa untuk menjadi mahasiswa Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) meningkat sepuluh persen. Tercatat ada 15.378 siswa berprestasi yang ingin masuk Unej, sementara tahun sebelumnya 13.990 orang.
Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) Sukosari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, mengirim 12 orang siswa untuk ikut kuliah di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25-26 Februari 2025.
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jember Membangun Desa (UMD) dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) menghasilkan sejumlah inovasi yang membantu masyarakat lokal.
Ada ratusan kasus konsumsi minuman keras sepanjang 2024 hingga Februari 2025 yang berhasil diungkap Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, Aturan saja tidak cukup untuk mencegah peredaran dan konsumsi miras.
Alasan Novi menggeluti ilmu manajemen syariah sederhana. “Sekali belajar dapat dua menfaat, manfaat dunia dan bekal di kehidupan akhirat,” katanya.
Maka ketika kawan-kawan mahasiswa bersama semua elemen masyarakat sipil sudah bergerak menyuarakan jeritan rakyat, sebagai dosen dan kawan belajar mereka, saya menganggap itu adalah moral call, panggilan moralm untuk membersamai.
Jember (beritajatim.com) – Dua orang dosen Universitas Jember bergabung dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ yang digelar ratusan orang mahasiswa yang tergabung…
Dua guru besar ilmu hukum di Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengkhawatirkan kejaksaan menjadi lembaga super body, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) disahkan.
