KUMPULAN BERITA tenaga honorer Jember

Bupati Hendy Siswanto melayangkan surat kepada Menpan-RB dan BKNl, dengan tembusan Mendagri. Dia meminta 13.119 orang tenaga honorer Pemkab Jember, Jawa Timur, diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN). “Ini urusan perut, dan tidak ada kaitannya dengan pilkada. Pilkada sudah selesai,” katanya.

Komisi A DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat tak hanya bersurat ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN), untuk menanyakan nasib 22 guru honorer yang batal lulus ujian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Kebijakan pemerintah pusat membuat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak boleh memperpanjang kontrak kerja 2.204 orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN). Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Partai Golongan Karya prihatin dengan nasib ribuan orang pegawai honorer non aparatur sipil negara (ASN) yang terancam tidak bekerja. Golkar mendorong Pemerintah Kabupaten dan DPRD Jember, Jawa Timur, segera mencari solusi untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.

Ribuan honorer Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, terancam diberhentikan karena tidak terekrut sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Tahun ini pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali merekrut aparatur sipil negara (APK) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Kali ini jumlahnya mencapai 2.000 formasi, selain merekrut 250 formasi calon pegawai negeri sipil.

Pegawai tidak tetap (PTT) atau pegawai honorer non guru bidang pendidikan di Kabupaten Jember, Jawa Timur ingin mengikuti seleksi perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PTT adalah pegawai sektor pendidikan yang bekerja di luar profesi guru di sekolah.

Forum Honorer Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyatakan ada 150 orang tenaga honorer guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT dan PTT) dengan masa pengabdian di atas tiga tahun belum memperoleh surat keputusan (SK) dari Bupati Hendy Siswanto.

Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, jadi kunci perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, Pemerintah Kabupaten Jember tak bisa jor-joran merekrut PPPK karena dibatasi pagu belanja pegawai.

Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai penundaan perekrutan guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun ini sebagaimana diserukan Forum Honorer Jember tidak realistis. Sementara itu penambahan jumlah kuota guru PPPK yang direkrut juga sulit dilakukan.