DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai ada beberapa hal yang patut disayangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
KUMPULAN BERITA RPJPD Jember 2025-2045
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempertanyakan tiadanya visi ‘berakhlak’ dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Visi dalam RPJPD Jember dinilai masih terlalu nornatif.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mempersoalkan data dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 20254-2045 yang tengah dibahas bersama pemerintah daerah setempat.
Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, didesak membenahi Indeks Pembangunan Gender. Partisipasi perempuan dalam pembangunan sangat penting.
Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya DPRD Jember, Jawa Timur, menyatakan Jember memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan lebih untuk menekan dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran pada masa mendatang.
“RPJPD Jember bisa menjadi rujukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten Jember pada setiap tahunnya. Termasuk di dalamnya bagaimana mengatasi kemiskinan dan dampaknya, yang hingga kini belum pernah terurai,” kata Siswono.
Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Net zero emission mendapat perhatian khusus dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Jember, Jawa Timur, 2025-2045.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengingatkan Bupati Hendy Siswanto tentang situasi geopolitik global, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menilai sebutan kultur Pandalungan bukan hanya milik Jember. Perlu ada kajian kesejarahan masyarakat dalam penyusunan RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Jember 2025-2045 sebagai penguat.
