Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) meminta pemerintah daerah untuk mendata akurat para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
KUMPULAN BERITA DPRD Jember
Candra Ary Fianto, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menolak melakukan kunjungan kerja menjelang akhir tahun anggaran 2025.
Pemerintah dan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, tidak tahu jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani program Makan Bergizi Gratis bertambah.
Himpunan Mahasiswa Islam mempertanyakan rencana pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam rapat dengar pendapat di gedung DPRD setempat, Rabu (8/10./2025).
Sejumlah kejadian buruk, mulai dari keluhan kualitas makanan hingga dugaan keracunan, menunjukkan ketidaksiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, termasuk di Kabupaten Jember, Jawa Timur.
Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, membangun dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Mayang.
DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menandatangani pakta integritas untuk melakukan pengawasan kolaboratif dan perbaikan kebijakan publik dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disodorkan Kohati Himpunan Mahasiswa Islam, Rabu (8/10/2025).
Kabupaten Jember, Jawa Timur, belum memiliki peraturan daerah yang mengatur usaha mikro kecil menengah (UMKM). Padahal menurut dari JSatuData milik Pemkab Jember, jumlah usaha mikro mencapai 514.859 unit.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjadi organisasi mahasiswa ekstra kampus pertama di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menyerahkan usulan naskah rancangan peraturan daerah kepada DPRD setempat.
Berubahnya jumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tahun depan akan memicu perubahan tata tertib DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur. Mitra empat komisi pun berubah.
