Pemkab Pasuruan secara resmi memulai penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
KUMPULAN BERITA cukai rokok
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Blitar menunjukkan taji pada paruh pertama tahun 2026 ini.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mulai memperketat pengawasan terhadap industri hasil tembakau seiring naiknya target penerimaan cukai pada 2026.
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kini tidak bisa lagi digunakan secara longgar oleh pemerintah daerah. Di bawah payung regulasi terbaru dari pemerintah pusat,
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Blitar terus memperketat ruang gerak peredaran barang kena cukai ilegal.
Ratusan petani tembakau bersama Pemerintah Kabupaten Bondowoso kompak menyuarakan penolakan terhadap rencana pembatasan kadar nikotin.
Industri rokok berharap sinyal tak ada kenaikan pajak dari Menkeu juga berlaku untuk cukai hasil tembakau dan HJE selama tiga tahun ke depan.
Pasuruan andalkan 168 pabrik rokok resmi untuk menopang 22 persen target cukai nasional 2026 dan menjaga stabilitas penerimaan negara.
Di tengah tekanan, industri pengolahan tembakau di Kabupaten Kediri tetap menjadi salah satu penopang ekonomi lokal. Produksi sekitar 1.000 ton.
Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional tengah berada di persimpangan jalan. Yakni menghadapi tekanan regulasi baru dan digempur down trading.
