Jember (beritajatim.com) – Turunnya angka prevalensi stunting atau tengkes di Kabupaten Jember, Jawa Timur, ditanggapi biasa saja oleh Bupati Hendy Siswanto. Ia menilai angka tengkes di Jember masih tinggi.
“Capaian Jember luar biasa. Keren. Tapi apakah itu memuaskan kami? Belum. Capaian kita positif sejak 2021. Tapi apakah itu maksimal? Belum. Waktu kita sangat mepet, sangat sempit untuk melakukan treatment bagi 2,6 juta penduduk Jember,” kata Hendy, ditulis Rabu (29/8/2024).
Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, Pemkab Jember termasuk dalam 20 kabupaten dan kota yang berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 34,9 persen menjadi 29,7 persen. Penurunan ini membuat Jember berada di peringkat keempat prevalensi stunting tertinggi, setelah pada 2022 menduduki peringkat pertama.
“Angka yang ditampilkan dari 34,9 menjadi 29,7 bagus, turun lima persen. Tapi angkanya masih tinggi, dan angka itu menjadi problem buat kami sebenarnya. Tidak sesederhana kita menulis angka saja,” kata Hendy.
Hendy mengatakan, masyarakat luas melihat angka stunting masih besar. “Ini kurang menarik. Kami sangat serius menangani stunting. Tapi kenyataannya hari ini kepedulian terhadap stunting hanya ada pada kami yang memang bertugas untuk itu,” katanya.
Hendy meminta bantuan kepada jajaran pemerintah dari camat, desa, dusun, hingga rukun tetangga dan rukun warga untuk ikut ambil bagian dalam penanganan tengkes. Melalui surat edaran, ia akan mengimbau 18 ribu pengurus rukun tetangga dan rukun warga untuk mengajak ibu-ibu hamil di lingkungan masing-masing, terutama yang berpotensi melahirkan bayi tengkes, untuk kontrol di posyandu atau puskesmas.
“Kepedulian ini bisa ada jika pak kades, pak camat, pak lurah intensif turun ke lapangan. Proyek kita sebenarnya itu. Kalau ngomong pembangunan jalan itu kecil. Tidak usah diurus, jadi sendiri. Membangun jalan bukan hal spektakuler. Justru stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan dispensasi perkawinan anak jadi problem kita semua,” kata Hendy.
Hendy meminta pemangku kepentingan lain bersama pemerintah daerah mengecek kondisi stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan dispensasi perkawinan anak setidaknya setiap dua pekan sekali. “Kita harus keroyok bersama-sama,” katanya.
“Pemkab Jember sudah menyiapkan anggaran yang cukup. Anggaran itu harus tepat sasaran betul dan anggaran itu harus segera kita evaluasi. Kepada Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Gus Firjaun (Muhammad Balya Firjaun Barlaman), apabila ada anggaran yang kurang tepat, kita akan cut, dan kalau ada yang kurang, kita akan tambah untuk 2024 ini,” kata Hendy.
Hulu persoalan stunting adalah pernikahan anak. Sebagai solusi, tahun ini Pemkab Jember membuat pakta integritas, termasuk di Dinas Pendidikan. “Anak-anak yang mendaftar sekolah di SMP, orangtuanya harus tanda tangan. Apabila terjadi pernikahan dini, maka kita keluarkan. Ini kami serius, akan kami sampaikan ke masyarakat Jember apapun kondisinya,” kata Hendy.
Tercatat 1.343 dispensasi perkawinan anak di Jember diajukan untuk calon pengantin berusia 15-19 tahun dan 21 dispensasi untuk calon pengantin berusia di bawah 15 tahun. “Bagaimana saya tidak sedih? Saya menikahkan anak dengan Diska (Dispensasi Perkawinan), marah-marah di sini. Ada 35 pasangan datang ke saya, umur 12 dan 16 tahun. Bapak dan ibunya ada semua,” kata Hendy.
Mereka dinikahkan karena sang perempuan sudah hamil duluan. “Sudah terjadi. Ini sesuatu yang sangat berbahaya ke depan, karena rentan perceraian dan sebagainya,” kata Hendy. [wir]
