Jember (beritajatim.com) – Jember (beritajatim.com) – Kabupaten Jember, Jawa Timur, memerlukan tambahan ruang kelas sekolah untuk menampung siswa baru. Sementara itu Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pendidikan akan menjadi kunci dalam menyongsong bonus demografi pada 2045.
“Butuh ruang kelas baru, Tahun ini yang lulus SD totalnya 28 ribu, sedang yang lulus SMP sekitar 22 ribu orang. Artinya ada tambahan sekitar enam ribu orang. Pasti butuh ruang kelas baru untuk menampung tambahan itu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Jember Hadi Mulyono, ditulis Senin (8/7/2024).
Hadi mengakui, pemerintah daerah tidak sanggup membangun seluruh ruang kelas baru itu. “Kami patut berterima kasih kepada pondok pesantren yang membuka sekolah baru. Itu mengurangi beban pemerintah daerah, dengan partisipasi lembaga lain untuk membuka sekolah atau ruang kelas baru sehingga anak-anak bisa tertampung semua,” katanya.
Dinas Pendidikan menargetkan semua anak dalam usia pendidikan di Jember bisa bersekolah. “PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) juga masih ada, walau tidak di semua kecamatan. Di Kabupaten Jember, ada sekitar 16 PKBM. Dari 14 PKBM bertambah 2 PKBM. Jadi Kejar Paket (Kelompok Belajar) masih ada,” kata Hadi.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan, pembangunan infrastruktur ke depan agar lebih difokuskan pada fasilitas pendidikan. “Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik,” kata Indrijati, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan
Fraksi PDI Perjuangan menekankan, perencanaan pembangunan dalam Rancangan Peraturan Daerah RPJPD Kabupaten Jember 2025 – 2045 harus betul-betul memperhatikan penyiapan sumber daya manusia (SDM) berkualitas. “Khususnya pada penduduk usia produktif,” kata Indrijati.
“Berbicara daya saing dan inovasi akan menjadi mustahil, jika sumber daya manusianya kurang berkualitas. Kami meyakini bahwa sumber daya manusia yang berkualitas baik secara intelektual, skill, spiritual, maupun etika, akan menjadi faktor penting untuk mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah ke depan, serta menyongsong Indonesia Emas 2045,” kata Indrijati.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Edi Cahyo Purnomo mengatakan, ada beberapa tahapan yang mengacu RPJP Nasional. “Tahapan pertama menguatkan fondasi. Saya melihat kondisi hari ini, sesuai aturan pusat, bahwa sistem penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi dan afirmasi, saya sepakat. Tidak ada lagi sekolah favorit dan berstandar internasional, sehingga ada pemertaan sampai tingkat desa,” katanya.
Namun, menurut Edi, perlu ada perbaikan manajemen sekolah. “Saya melihat di tingkat SMP, masih ada wali murid yang berburu tiga sekolah favorit. Saya berharap ditanamkan bagaimana setiap sekolah sama. Contoh SMP 2 dan SMP 3. Siapapun jadi kepala sekolah di sana dan mengajar di sana, sudah berjalan baik. Ini tidak selaras dengan sekolah di tiga kecamatan kota seperti SMP 5 dan SMP 9. Sangat njomplang,” katanya.
Edi berharap manajemen sekolah sudah mulai ditata sebagai fondasi RPJPD Jember. “Biar semangat pemerataan kita sama. Kami di DPRD Jember ada semangat bersama, bagaimana kalau bicara pendidikan dan bicara pemerataan, jauh lebih baik 20 tahun ke depan,” katanya.
Berbeda dengan Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menekankan perlunya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jember 2025-2045 untuk diperhitungkan secara rasional dan realistis. “Sehingga tidak cenderung menghabiskan proyek untuk anggaran yang terkesan pemborosan,” kata Ketua Fraksi PKS Achmad Dhafir Syah.
Sementara itu Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA-PMII) Jember Hadinuddin justru melihat kota tersebut tak hanya butuh ruang kelas baru, namun juga sekolah menengah pertama baru. “Itu amanat undang-undang. Itu urusan wajib yang harus dilaksanakan pemerintah kabupaten sesuai kewenangannya,” katanya.
Saat ini Jember memiliki 104 lembaga SMP negeri yang melayani siswa di 31 kecamatan. Idealnya dengan jumlah penduduk Jember yang semakin banyak dan anak usia sekolah menengah bertambah, menurut Hadinuddin, setidaknya perlu ada satu SMP untuk dua desa. “Kalau sekarang kan di kecamatan, jumlah SMP negeri hanya satu dua lembaga. Terbanyak di kota,” katanya.
Selain SMP negeri, ada 11 madrasah tsanawiyah negeri yang setingkat SMP. “Tapi kalau kita ngomong madrasah di bawah naungan Kementerian Agama, itu tidak ada korelasinya dengan kabupaten. Mereka berdiri sendiri dan itu pun jumlahnya tidak terlalu banyak,” kata Hadinuddin.
Jumlah SMP swasta justru empat kali lipat SMP negeri, yakni 458 lembaga. “Mereka hidupnya dari mana? Mereka bisa membangun karena swadaya yang dilakukan lembaga dan masyarakat,” kata Hadinuddin.
Menurut Hadinuddin, tanpa kepekaan dan bantuan masyarakat, pemerintah kesulitan menyelesaikan persoalan infrastruktur pendidikan. “Masyarakat mendirikan SMP swasta karena tidak adanya fasilitas sekolah negeri. Karena daya tampung sekolah negeri tidak memenuhi, ya mereka membuat sendiri. Ini kan sebetulnya kegelisahan atas kebutuhan pendidikan yang dihadapi masyarakat,” jelasnya.[wir]
