Tangerang (beritajatim.com) – Pemerintah Indonesia memastikan kenaikan harga avtur dunia akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji 2026 (1447 H). Kebijakan ini merupakan instruksi langsung Presiden guna melindungi jemaah dari fluktuasi ekonomi global menjelang pemberangkatan perdana yang dijadwalkan pada 22 April mendatang.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan komitmen tersebut dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian finansial bagi ratusan ribu jemaah agar tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa bayang-bayang biaya tambahan operasional penerbangan.
“Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat,” ujar Wamenhaj Dahnil Anzar di hadapan para peserta Rakernas.
Selain stabilitas biaya, Kemenhaj menjamin ketersediaan logistik jemaah selama berada di Tanah Suci dalam kondisi aman. Melalui mitigasi bersama Kantor Urusan Haji (KUH), stok pangan dan kontrak kebutuhan pokok lainnya telah diamankan untuk jangka waktu tiga bulan ke depan guna mengantisipasi gangguan rantai pasok global.
“Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah,” lanjutnya memastikan kelancaran konsumsi jemaah.
Kabar ini menjadi kepastian penting bagi calon jemaah haji di berbagai wilayah Indonesia, terutama bagi basis jemaah besar di Jawa Timur yang akan berangkat melalui Embarkasi Surabaya. Pemerintah terus memantau stabilitas keamanan internasional agar seluruh tahapan keberangkatan tetap berjalan sesuai jadwal tanpa hambatan distribusi.
Dahnil menambahkan bahwa meskipun situasi di Timur Tengah sedang dinamis, Kemenhaj telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi risiko. Kesiapan sistem ini dirancang untuk menjamin perlindungan maksimal bagi tamu Allah, terlepas dari potensi eskalasi geopolitik yang mungkin terjadi.
“Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jemaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman,” tegas Dahnil Anzar.
Penutupan Rakernas ini menjadi tahap finalisasi koordinasi antara pusat dan daerah sebelum operasional haji benar-benar dimulai. Wamenhaj meminta seluruh jajaran Kemenhaj bekerja ekstra keras dalam memberikan pelayanan terbaik seiring makin dekatnya jadwal masuk asrama haji bagi jemaah gelombang pertama. [ian]
