Surabaya (beritajatim.com) – Peran Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu motor ekonomi nasional semakin nyata. Hal ini tercermin dari realisasi penerimaan negara di wilayah tersebut yang mencapai Rp 118,42 triliun pada semester I 2025, ditopang kuat oleh sektor industri pengolahan.
Data tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jatim, Rabindhra Aldy saat Media Breafing di kantor OJK Jawa Timur, Kamis (14/8/2025). Menurutnya, penerimaan negara dari Jawa Timur terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp 44,27 triliun. Dan dari Kepabeanan dan cukai sebesar Ro 66,33 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,07 triliun.
“Sektor industri pengolahan menjadi kontributor terbesar pendapatan pajak di Jawa Timur, menyumbang Rp34,06 triliun dari total Rp 56,36 triliun pendapatan bruto,” ungkap Rabindhra.
Sektor perdagangan menyusul di urutan kedua dengan kontribusi sebesar Rp10,76 triliun. Meskipun demikian, ia mencatat adanya kontraksi pada penerimaan pajak di beberapa sektor lain, sebagian disebabkan oleh relaksasi PPN dan kebijakan pemusatan administrasi wajib pajak.
Untuk bea dan cukai, penerimaan cukai tercatat tumbuh 5,19 persen. Sementara itu, bea keluar menunjukkan kinerja yang sangat baik, mencapai Rp311,73 miliar atau 469% dari target. Kenaikan ini didorong oleh tingginya harga dan volume ekspor Crude Palm Oil (CPO), serta harga komoditas kakao yang stabil.
Di sisi belanja, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp 60,09 triliun, atau 47,28% dari pagu anggaran. Angka ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (KL) sebesar Rp18,39 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp41,71 triliun.
Dukungan APBN untuk Infrastruktur dan Program Strategis
Rabindhra Aldy juga menyoroti peran APBN dalam mendukung visi “Gerbang Baru Nusantara” yang diusung oleh Provinsi Jawa Timur. Dukungan tersebut diwujudkan melalui alokasi dana besar untuk infrastruktur, antara lain:
* Alokasi Rp200 miliar untuk pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda.
* Pembangunan jalan sepanjang 28 km dengan anggaran Rp1,07 triliun.
* Alokasi Rp14 miliar untuk pembangunan kantor otoritas bandara dan stasiun di tiga lokasi.
Selain itu, DJPb Jatim mengawasi implementasi program prioritas nasional, termasuk program makan siang gratis. Saat ini, telah terbentuk 133 satuan pengguna anggaran (satker) dengan 420.500 penerima manfaat di Jawa Timur, meski masih jauh dari target 8,185 juta penerima.
Dalam upaya mengatasi peredaran rokok tanpa cukai, Bea Cukai telah melakukan berbagai langkah, mulai dari edukasi, pengawasan intensif, pembentukan Satuan Tugas (Satgas), hingga kerja sama dengan pemerintah daerah.[rea]
