Surabaya (beritajatim.com) – Gelombang aspirasi dari kelompok sopir truk yang sempat mewarnai jalanan Surabaya kemarin (28/4/2026) terkait kendala teknis pembelian BBM bersubsidi, langsung direspons cepat oleh PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus. Pertamina menegaskan komitmennya untuk mempermudah layanan QR Code Subsidi Tepat guna memastikan roda distribusi logistik tetap berputar.
Pada Rabu (29/4/2026), Pertamina melakukan pertemuan intensif untuk menampung masukan dari para pengemudi terkait kebijakan barcode Biosolar dan Pertalite. Langkah ini diambil guna menjawab keluhan lapangan yang muncul saat aksi penyampaian aspirasi para sopir truk di Surabaya.
Area Manager Comm, Rel. & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa langkah pemutakhiran data yang memicu kendala di lapangan sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak konsumen yang sah.
Sistem Pertamina saat ini melakukan pemantauan ketat terhadap pola transaksi untuk mendeteksi adanya anomali.
“Sistem mendeteksi anomali transaksi, seperti pengisian volume besar dalam waktu berdekatan atau di beberapa SPBU berbeda secara singkat. Hal ini berpotensi penyalahgunaan, sehingga perlu verifikasi ulang,” jelas Ahad.
Menindaklanjuti kendala teknis yang dialami para sopir pasca-demo, Pertamina mengambil langkah konkret dengan memperkuat infrastruktur layanan bantuan:
* 147 Titik Helpdesk: Dibuka di seluruh wilayah Jawa Timur untuk melayani verifikasi ulang dan aktivasi QR Code.
* Progress Pendaftaran: Dari total 119 kendaraan** yang melakukan daftar ulang, sebanyak 73,1% (87 kendaraan) telah berhasil aktif kembali.
* Sisa Kendala: Sebanyak 26,9% (32 kendaraan) masih dalam proses karena masalah nomor polisi yang belum terdaftar, barcode terhapus, atau butuh revisi data kendaraan.
Ahad menambahkan bahwa Pertamina memandang aksi demo dan penyampaian aspirasi kemarin sebagai bentuk perhatian positif dari pelanggan. Sebagai operator yang menjalankan penugasan pemerintah, Pertamina terus berupaya agar kebijakan Subsidi Tepat tidak menghambat aktivitas logistik.
“Kami mengimbau masyarakat atau sopir yang datanya belum aktif untuk segera melakukan pendaftaran ulang dengan data yang sesuai. Prosesnya dirancang sederhana agar BBM subsidi tetap jatuh ke tangan yang berhak tanpa kendala,” pungkas Ahad.[rea]
