Probolinggo (beritajatim.com) – Proyek pembangunan trotoar di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, Kota Probolinggo, kembali menuai kritik tajam dari kalangan legislatif.
Sejumlah kerusakan pada material proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu menimbulkan dugaan pekerjaan tidak sesuai standar.
Dalam peninjauan yang dilakukan anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Saiful Iman, ditemukan sejumlah box culvert yang kondisinya pecah dan retak. Meski rusak, material tersebut tetap dipasang oleh pihak pelaksana proyek di lapangan.
“Saya lihat sendiri, banyak box culvert yang pecah tapi tetap digunakan. Ini jelas tidak sesuai dengan standar konstruksi yang seharusnya,” ungkap Saiful, Selasa (04/11/2025).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, kualitas proyek harus menjadi prioritas utama karena anggaran yang digunakan sangat besar. Ia menyebutkan, kondisi terparah ditemukan di sekitar SPBU Kasbah, Jalan Soekarno-Hatta.
“Sebelumnya pihak pelaksana berjanji akan mengganti material rusak, tapi di lapangan tetap dipasang. Kalau dibiarkan, ini bisa membahayakan pengguna jalan,” ujarnya menegaskan.
Saiful juga menyoroti lemahnya pengawasan dari instansi terkait terhadap pelaksanaan proyek tersebut. Ia menilai, penggunaan material reject menunjukkan indikasi kurangnya kontrol mutu di lapangan.
“Kalau pengawasan lemah, yang rugi masyarakat. Selain berisiko kecelakaan, anggaran perbaikan di kemudian hari juga akan membebani APBD,” kata Saiful.
Ia mendesak Balai Pelaksana Konstruksi (BPK) dan kontraktor pelaksana untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap material yang digunakan. Menurutnya, kualitas pekerjaan publik harus mencerminkan akuntabilitas pemerintah daerah.
“Kami di Komisi III akan terus melakukan monitoring dan dokumentasi di lapangan. Semua temuan akan kami sampaikan secara resmi dalam rapat kerja dengan dinas terkait,” tegasnya.
Dengan nilai proyek mencapai Rp40 miliar, Saiful berharap hasil pekerjaan bisa dinikmati masyarakat dalam jangka panjang. “Jangan sampai proyek yang disebut hadiah pemerintah pusat ini justru menjadi beban baru karena dikerjakan asal-asalan,” pungkasnya. (ada/ted)
