Jakarta (beritajatim.com) – Ketua DPP PDI Perjuangan, MH Said Abdullah mengapresiasi atas rilis survei yang dilakukan oleh Litbang kompas. Survei itu dinilai penting untuk menjadi bahan evaluasi bagi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan.
Dalam survei itu, elektabilitas pasangan calon Anies-Muhaimin 16,7 persen, Prabowo-Gibran 39,3 persen, Ganjar-Mahfud 15,3 persen dan undecided voters 28,7 persen.
“Refleksi dari hasil survei itu, masih ada ceruk yang cukup besar atas posisi para pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters sebanyak 28,7 persen. Seperti yang dinyatakan oleh Kompas, kelompok yang undecided ini sebagian besar adalah para pemilih Jokowi pada Pemilu 2019 lalu,” kata Said, Selasa (12/12/2023).
Karena itu, menurut Said yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini, bagi Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan menganggap penting untuk menjelaskan bahwa Ganjar dan Mahfud adalah satu-satunya pasangan capres dan cawapres yang secara ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi.
Dia menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi lahir, berproses dan tumbuh dalam rahim PDI Perjuangan. Keseluruhan program program kerakyatan Jokowi sejak di Surakarta, DKI Jakarta dan dua periode kepresidenan ini adalah buah pikiran dari simpatisan dan kader PDI Perjuangan.
Karena itu pula, PDI Perjuangan selama ini loyal memberikan dukungan penuh tanpa reserve atas program-program tersebut.
Atas dasar latar belakang sejarah itu, maka tidak ada pihak lain yang seotoritatif pasangan Ganjar-Mahfud dalam meneruskan program program kerakyatan Jokowi. Kalaupun ada pihak lain yang mencoba mengklaim mampu melakukan fabrikasi sebagai penerus Jokowi tentu saja yang bersangkutan tidak mengerti ‘nyawa’ atau roh program-program tersebut, dan bagaimana menjalankannya.
Sebagai contoh, lanjut dia, munculnya program pemberian makan siang gratis adalah itu jelas bukan karakter dasar program kerakyatan Presiden Jokowi, apalagi konon program tersebut akan mengambil anggaran dari program-program kerakyatan yang sudah ada.
“Ini contoh kecil narasi yang bisa kami utarakan bahwa program kerakyatan Pak Jokowi mengalami penyimpangan. Kalau kita cek lagi, konsep pemimpin blusukan, menangkap aspirasi dan pikiran rakyat yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi, nyatanya tidak ada calon lain yang semampu Ganjar Pranowo. Mari kita bandingkan, siapa calon presiden yang telah blusukan berkeliling Indonesia, selain Ganjar Pranowo?” katanya.
Calon presiden yang menyatakan sebagai penerus Jokowi buktinya hanya sesekali saja bergerak menyapa rakyat, selebihnya malah banyak menggelar pertemuan-pertemuan terbatas kalangan elit. “Karena jika tidak memahami karakter blusukan ala Presiden Jokowi, kalau mau meniru jelaslah tidak akan mampu, dan Ganjar membuktikan mampu mengimbangi pemimpin blusukan model Presiden Jokowi,” tuturnya.
Baca Juga: Ganjar-Mahfud Posisi Buntut di Survei Kompas, Ini Kata Hasto
Ke depan, kader-kader PDI Perjuangan sebagaimana perintah Ketua Umum PDI Perjuangan akan makin intensif turun ke basis. Yakni, melakukan penggalangan door to door lebih intensif. “Kami yakin cara ini bisa menjadi langkah untuk meyakinkan para pemilih bahwa Ganjar-Mahfud akan meneruskan dan menyempurnakan program-program Pak Jokowi. Strategi ini juga bisa diukur progresnya secara harian, mengingat menuju hari H pencoblosan makin dekat,” jelasnya.
Program program kerakyatan Presiden Jokowi akan terus dikonsolidasikan oleh Ganjar-Mahfud, akan disempurnakan berbagai program kerakyatan. Seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan lain-lain dalam wujud simplifikasi, yakni cukup satu kartu sakti yang berlaku untuk semua pogram kerakyatan yang selama ini berjalan baik membantu rakyat.
“Legacy program ini akan kami jaga dengan baik, karena memang kemanfaatannya diterima baik oleh rakyat. Kami akan eskalasikan program-program ini untuk bisa menjangkau lebih banyak rakyat kita. Bantuan Langsung Tunai (BLT) akan kami tingkatkan dua kali lipat, di luar Program Keluarga Harapan, hal ini semata-mata demi menjaga daya beli rakyat menengah bawah menghadapi tren kenaikan harga barang,” jelasnya.
Hal ini diharapkan agar rakyat lebih berdaya, akses terhadap pendidikan dan kesehatan juga wajib diperluas, sehingga pendidikan dan kesehatan berjalan lebih inklusif, tidak ada lagi istilah orang miskin tidak bisa sekolah tinggi, atau tidak terlayani layanan kesehatan dengan baik.
“Sekali lagi, karena sejak awal PDI Perjuanganlah yang mendesain program-program ini, maka kami mengetahui persis bagaimana cara mengembangkannya ke depan dari refleksi perjalanan sembilan tahun ini bersama Pak Jokowi,” pungkas Ketua Banggar DPR RI ini. (tok/ted)
