Iklan Banner Sukun
Peristiwa

Tuntut Kenaikan Upah, Buruh Demo di Kantor Gubernur Jatim

Buruh saat melakukan massa aksi di depan kantor gubernur Jawa Timur

Surabaya (beritajatim.com) – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur (Jatim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, di Jalan Pahlawan, Selasa, (26/10/2021)

Massa aksi tersebut berasal dari buruh sejumlah kabupaten/ kota di Jatim. Yakni mulai dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Tuban, Pasuruan, Probolinggo, hingga Jember.

“Aksi demonstrasi akan dipusatkan di Kantor Gubernur dengan estimasi massa sebanyak 500 orang,” kata Jazuli selaku Ketua DPW FSPMI Provinsi Jatim.

Massa saat menuju kantor Gubernur Jawa Timur

Sebelum menggelar aksi di depan kantor Gubernur, massa aksi berkumpul di titik kumpul utama di Jalan Frontage Sisi Barat Ahmad Yani, Surabaya, untuk menunggu buruh dari daerah luar Surabaya. Kemudian baru melanjutkan perjalanan ke tempat aksi di kantor Gubernur.

“Rekan-rekan buruh tadi kumpul di depan Royal (Plaza Mall) jam 11.00 WIB, menunggu massa dari daerah lain. Jam 12.00 WIB ke Gubernuran,” jelasnya.

Dalam aksi kali ini, buruh tersebut membawa sejumlah tuntutan. Terdiri dari menolak Undang-undang (UU) Omnibus Law atau UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial review yang diajukan FSPMI.

Selain itu, buruh juga mendesak pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di dalam perusahaan tanpa menggunakan Omnibus Law atau UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja. Dan tetap berlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2022 di Jatim.

Jazuli mengatakan, buruh mendesak Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa agar segera menetapkan UMSK Mojokerto tahun 2021. Sebab, hal tersebut hingga saat ini masih belum ditetapkan.

“Wujudkan upah layak dan berkeadilan di Jatim,” ucapnya.

Tak hanya itu, Jazuli juga meminta Khofifah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jatim tahun 2022 sebesar Rp 3,4 juta. Menurut dia, upah yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Angka Rp 3,4 juta ini didapat dari data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk dijadikan parameter pengali kenaikan UMP Jatim tahun 2022,” ujarnya. [ang/but]


Apa Reaksi Anda?

Komentar