RINGKASAN BERITA:
- Kemenhaj RI membentuk task force lintas kementerian bersama Kemenhub, Kemenpar, dan PT Garuda Indonesia.
- Tim khusus ini bertugas mengoptimalkan slot penerbangan kosong (empty flight) pasca-antar jemaah haji ke Arab Saudi.
- Langkah strategis ini diambil guna merealisasikan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka defisit keluar devisa.
- Otoritas penerbangan Arab Saudi (GACA) resmi memberikan izin pengangkutan penumpang non-jemaah dari Saudi ke Indonesia.
Jakarta (beritajatim.com) — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) resmi membentuk tim kerja khusus (task force) lintas sektoral bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kolaborasi strategis ini dibentuk guna merombak manajemen logistik udara perhajian dengan cara mengonversi slot penerbangan kosong (empty flight) menjadi instrumen penguat ekosistem ekonomi dan pariwisata nasional.
Wartawan beritajatim.com, Muhammad Isnan yang tergabung dalam Media Center Haji (MCH) Kemenhaj RI melaporkan dari Arab Saudi, pembentukan task force ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi draf operasional haji 1447 H / 2026 M serta persiapan musim haji 2027. Pemerintah bertekad mengubah peta bisnis sirkuit penerbangan haji agar tidak sekadar menjadi penyumbang angka pengeluaran devisa (cash outflow) bagi negara.
“Presiden memberikan arahan agar pesawat yang mengantar jemaah haji tidak kembali dalam kondisi kosong. Karena itu kami berkoordinasi dengan Kemenhub, Kemenpar, dan Garuda Indonesia untuk menyiapkan langkah-langkah konkret sehingga penerbangan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” urai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, usai memimpin rapat koordinasi di Jakarta, Kamis (25/06/2026).
Izin GACA Arab Saudi dan Optimalisasi Slot Kargo Udara Kosong
Dahnil memaparkan, rapat koordinasi tingkat tinggi tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, dan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Glenny H. Kairupan. Kehadiran para pemangku kebijakan ini ditujukan untuk merancang draf operasional taktis menyusul lampu hijau yang diberikan oleh otoritas penerbangan sipil Arab Saudi atau General Authority of Civil Aviation (GACA).
Melalui izin resmi GACA tersebut, maskapai penerbangan komersial asal Indonesia kini diperbolehkan secara hukum untuk menjaring dan mengangkut penumpang umum pada rute kembali dari Arab Saudi menuju tanah air. Langkah ini mematahkan draf regulasi lama di mana pesawat pemulangan jemaah Gelombang II wajib terbang dalam kondisi kursi kosong saat bertolak dari Indonesia menuju sirkuit bandara Saudi.
Potensi pergerakan ekonomi dari sektor ini diklaim sangat masif mengingat draf sirkulasi tahunan mencatat ada sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang melakukan mobilisasi spiritual haji dan umrah. Presiden Prabowo mendorong agar tingginya volume penerbangan tersebut berbalik arah melahirkan arus masuk devisa (cash inflow) lewat pengangkutan turis asing.
“Presiden mendorong agar aktivitas tersebut tidak hanya menghasilkan arus keluar devisa (cash outflow), tetapi juga mampu menciptakan arus masuk devisa (cash inflow) yang memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga agar momentum penyelenggaraan haji dan umrah dapat menjadi instrumen penguatan sektor pariwisata, ekonomi, logistik, serta industri penerbangan nasional,” tegas Dahnil dengan bertenaga.
Kampanye Digital Kemenpar Targetkan Pasar Wisatawan Timur Tengah
Merespons draf peluang bisnis makro tersebut, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menyatakan kesiapan penuh kementeriannya untuk mengunci pasar turis premium asal Arab Saudi dan kawasan teluk. Kemenpar akan segera menyusun draf penetrasi pasar global lewat skema promosi destinasi super prioritas, kampanye digital agresif, hingga fasilitasi business matching bagi para pelaku usaha lokal.
Ketersediaan rute penerbangan langsung (direct flight) gratis penumpangan balik dari Garuda Indonesia ini diyakini mampu memangkas harga tiket pesawat secara signifikan bagi para pelancong Timur Tengah.
Tim task force yang telah disahkan ini dijadwalkan langsung bekerja merumuskan draf regulasi teknis, skema sirkulasi operasional bandara, serta perlindungan hukum lintas sektor. Langkah cepat ini dipacu agar ekosistem baru penerbangan haji sudah bisa diimplementasikan secara komplit pada musim operasional haji mendatang demi mendongkrak ketahanan ekonomi nasional. [ian/MCH]
