Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai ajang pesta demokrasi di Indonesia kurang dari dua tahun lagi bakal digelar. Ajang lima tahunan yang selalu dinanti untuk pergantian pemimpin. Meski tidak lama lagi, hingar bingarnya mulai terasa saat ini. Tidak hanya di level nasional bahkan provinsi hingga kabupaten kota. Maklum saja, Pemilu 2024 nanti tidak hanya jadi ajang pergantian Presiden-Wakil Presiden dan DPR serta DPD melainkan juga ajang pergantian kepala daerah.
Ya, Pemilu 2024 memang bakal dijalankan secara serentak dari nasional hingga kabupaten kota. Meski sebenarnya tidak murni serentak lantaran masing-masing Pemilu digelar di waktu yang berbeda namun di tahun yang sama. Prosesi diawali dengan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung sekaligus Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota di Februari. Lalu, digelarlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di akhir 2022.
Sejumlah lembaga survei mulai berlomba-lomba menunjukkan para figur yang bakal meramaikan pesta demokrasi. Nama-nama yang muncul pun sudah tidak begitu asing, lantaran kerap disebut dalam pemberitaan digital, cetak, televisi, maupun radio. Masing-masing figur pun punya posisinya sendiri-sendiri di hati rakyat.
Aksi dukung mendukung pun mulai tumbuh. Tak hanya dari kelompok elit. Masyarakat kalangan bawah ikut serta dalam keramaian dukungan itu. Lintas profesi. Dari kantoran hingga pekerja kasar. Momen yang bisa dibilang rutin muncul setiap lima tahun sekali. Pun, dukungan tersebut disalurkan lewat beragam cara. Berbayar maupun tidak. Lewat media pemberitaan hingga media sosial. Dari terkoordinir sampai sporadis lewat media sosial.
Di balik hingar bingar itu, ada satu hal yang mungkin kita lupakan. Atau malah sengaja diabaikan? Satu hal itu adalah kesadaran akan luka yang ditimbulkan. Luka yang mengangga namun terkesan diabaikan bahkan ada yang menganggap itu perlu dirawat. Bukan untuk sembuh namun untuk semakin parah. Luka itu disebabkan politik identitas yang terjadi secara massif.
Mudah saja mengenali itu. Dalam beberapa kali Pemilu, politik identitas sukses membuat masyarakat terpecah. Masing-masing pihak berdiri pada pendapatnya sendiri-sendiri. Parahnya, mereka jadi menganggap yang lain bukan sebagai yang lain namun tak lebih dari musuh. Kondisi ini dipicu hingar bingar politik jelang Pemilu. Ajang pemilu selesai dan terpilih pemimpin baru, konflik lantaran berbeda pandangan tak juga surut bahkan semakin membesar.
Parahnya, segala macam cara dihalalkan demi menjatuhkan lawan. Mulai dari cara yang benar-benar halal sampai benar-benar haram. Bahkan mereka yang mengaku paling paham ajaran moral sampai menanggalkan pemahaman itu dan larut dalam pertarungan fitnah nan keji. Sudah paham fitnah terlarang namun sengaja dilanggar. Membuat kabar-kabar burung tak bisa dipertanggungjawabkan. Sibuk melontarkan cacian hanya karena figur dukungannya kalah. Sementara mereka yang berada di pihak pemenang, tak jauh berbeda. Riuh melontarkan makian, sampai merasa paling berhak menjadi pemilik dari negara ini.
Dampak politik identitas sudah tidak bisa lagi kita sangkal. Hanya merusak, merusak, dan merusak. Keburukan demi keburukan terus didatangkan tanpa jeda. Sampai-sampai, orang tak punya kesempatan untuk sedikit menghela napas dan merenung. Mempertimbangkan benar dan salah agar dapat mengambil langkah yang tepat. Alhasil, keretakan makin lama makin memanjang.
Kondisi ini sangat sesuai dengan apa yang digambarkan Karl Raimund Popper dalam salah satu karyanya “Open Society and Its Enemies”, yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan judul “Masyarakat Terbuka dan Musuh-musuhnya”. Buku ini menunjukkan bagaimana Popper menyerang telak dogma politik lama yang dilanggengkan aliran historisisme.
Popper menunjukkan secara gamblang bagaimana dogma lama politik itu, yang sejak dulu dianut di dalam iklim demokrasi, justru menjadi lawan dari demokrasi itu sendiri. Politik lama yang menyebut sikap otoriter sebagai konsekuensi dari kekuasaan dirubuhkan. Popper justru menunjukkan bahwa demokrasi membutuhkan kultur dari masyarakat yang terbuka. Kultur di mana semua hal bisa diterima selama tidak menimbulkan kerugian. Bukan kultur yang mengarah pada ketertutupan dan eksklusivitas.
Bisa dikatakan, masyarakat terbuka menjadi syarat penting bagi berjalannya demokrasi. Kesediaan untuk saling menerima dan tak menutup diri dari kritik menjadi keharusan. Karena tujuan politik, secara kesejatiannya, adalah untuk meraih kemaslahatan bersama. Merangkul semua kepentingan demi tujuan yang sama.
Sementara politik identitas menjadi musuh utama bagi demokrasi. Kebebasan berpendapat diperalat untuk tak hanya menyerang namun menistakan yang lain senista-nistanya. Dampak jangka panjangnya, bukan tidak mungkin bangsa ini hancur. Bukan pula tidak mungkin, Indonesia hanya akan jadi kenangan.
Inilah problem bersama yang kita hadapi saat ini. Politik identitas bahkan telah merasuk ke level akar rumput. Keguyupan pun pecah hanya karena saling olok akibat beda pilihan. Bahkan di antara satu keluarga saja, bisa saling hujat hingga sampai tak mau menyambung persaudaraan.
Ya, politik identitas hanya mengarahkan pada konsepsi masyarakat tertutup. Masyarakat yang tak mau menerima kehadiran yang lain, apalagi sampai hidup berdampingan. Padahal, figur-figur yang sebelumnya didukung, yang notabene telah memicu perpecahan, sudah duduk satu meja menikmati ‘kue lezat’ sembari tertawa riang. Sementara di bawah, gesekan terus menerus terjadi.
Sehingga, sudah sewajarnya menyatakan perang terhadap politik identitas. Sebuah perang panjang yang tak pernah diketahui kapan berakhirnya. Selama keterbukaan dan penerimaan belum juga muncul, maka perang ini tidak akan berhenti.
