Malang(beritajatim.com) – Debat pamungkas Pilkada Kota Malang telah dilakukan pada Rabu, (20/11/2024) kemarin. Ketiga paslon hadir dengan menggunakan busana daerah dan pakaian yang ikonik.
Ketiga paslon itu adalah, paslon nomor urut 1 Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin, paslon nomor urut 2 Heri Cahyono – Ganisa Pratiwi Rumpoko. Serta paslon nomor urut 3 Moch Anton – Dimyati Ayatulloh.
Usai pemaparan visi dan misi. Para paslon memasuki sesi pertanyaan dari panelis. Moch Anton alias Abah Anton mendapat kesempatan pertama untuk menerima pertanyaan dari panelis. Pertanyaan ini seputar rencana pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan program nasional dan provinsi.
“Perlu kami sampaikan bahwa kita ketahui untuk perencanaan Kota kita yang tentu kita bisa melihat pada waktu itu saya telah menetapkan di mana bawa Perda RT RW menjadi salah satu bagian pedoman kami untuk merencanakan pembangunan kota Malang. Dan pada waktu itu saya sudah membuat titik-titik bagaimana koridor-koridor kami yang istilah yang kami berharap sekali bagaimana perencanaan ini bisa memberikan khususnya kepercayaan investasi bagi investor kepada Kota Malang,” ujar Abah Anton.
Dia menyebut untuk menumbuhkan perekonomian dia saat menjabat Wali Kota Malang periode 2013 – 2018 telah membuat masterplan pembangunan untuk 20 tahun ke depan. Dimana Malang bagian timur akan menjadi prioritas Pemkot Malang.
“Bagaimana cara kita menumbuhkan ekonomi dengan nilai yang tentu diharapkan oleh masyarakat kita melalui perencanaan. Saya pernah membuat master plan untuk 20 tahun ke depan. Dimana perencanaan melalui koridor kecamatan yang kami buat dalam memberikan satu kepercayaan kepada investasi. Salah satunya adalah pembangunan yang sudah kita laksanakan termasuk daerah Timur yang menjadi prioritas kami,” ujar Abah Anton.
Abah Anton juga menyoroti beberapa tahun terakhir yang pemerintah Kota Malang tidak melihat faktor lingkungan dalam melakukan pembangunan. Dia menyebut ada lahan untuk penghijauan namun diberikan ke investor untuk pembangunan.
“Kami melihat potensi daerah yang banyak yang disalahgunakan oleh pemerintah, tentunya adalah kepala daerah yang tidak mengindahkan lingkungan. Karena kita tahu bahwa lahan yang memang seharusnya ini untuk penghijauan ataupun untuk konservasi air tapi banyak diberikan kepada investor yang tidak mengenal bagaimana itu akan merusak lingkungan. Bagaimana mereka itu mementingkan kepentingan yang memang hanya untuk dirinya sendiri tapi tidak melihat kepentingan masyarakat yang lebih luas,” ujar Abah Anton. (luc/ted)
