Surabaya (beritajatim.com) – DPD PDI Perjuangan Jawa Timur meminta kepala daerah dan pimpinan DPRD dari Fraksi PDIP menghentikan kegiatan seremonial yang berpotensi membebani anggaran daerah. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipicu konflik di kawasan Timur Tengah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Deni Wicaksono, mengatakan arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi DPP PDIP melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026. Dia meminta seluruh kader partai yang menjabat di pemerintahan daerah menjalankan instruksi tersebut secara disiplin.
“DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan arahan yang jelas melalui Surat Nomor 963/IN/DPP/III/2026 agar seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD dari PDI Perjuangan mencermati dampak kenaikan harga minyak dunia terhadap kondisi fiskal daerah. Arahan ini harus dilaksanakan secara serius di seluruh wilayah Jawa Timur,” ujar Deni, Senin (9/3/2026).
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah beban subsidi energi nasional. Setiap kenaikan satu dolar Amerika Serikat harga minyak mentah dunia diperkirakan dapat menambah beban subsidi hingga sekitar Rp7 triliun.
Deni menjelaskan kondisi tersebut bisa berdampak pada berbagai sektor ekonomi, mulai dari kenaikan harga bahan bakar, meningkatnya biaya distribusi barang, hingga tekanan terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Dalam situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti sekarang, pemerintah daerah harus lebih disiplin dalam pengelolaan anggaran. Kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak, terutama yang bersifat seremonial dan berpotensi memboroskan anggaran, sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” katanya.
Menurut dia, kebijakan anggaran daerah perlu diarahkan pada program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan stabilitas harga pangan serta kelancaran distribusi barang.
“Keberpihakan kepada rakyat kecil adalah prinsip ideologis PDI Perjuangan. Karena itu, arahan DPP ini harus dijalankan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab sebagai bagian dari komitmen partai dalam melindungi kepentingan rakyat,” tegasnya.
DPD PDIP Jawa Timur juga mendorong penguatan program jaring pengaman sosial bagi kelompok rentan. Sasaran program tersebut antara lain buruh, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah. “Ini adalah momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kepemimpinan yang responsif, disiplin anggaran, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” pungkas Deni. [asg/kun]
