Surabaya (beritajatim.com) – Musyawarah Nasional (Munas) X Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menjadi momentum strategis memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Hal itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah dalam forum yang digelar di Pondok Pesantren Minhajurosyidin, Selasa (7/4/2026).
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Tidak ada satu pihakpun yang bisa berjalan sendiri. Ketika bisa berjalan bersama, maka tidak hanya kuat, tetapi juga akan dihormati dunia,” ujarnya.
Menurutnya, organisasi kemasyarakatan seperti LDII memiliki peran penting sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Ia menilai tema Munas X LDII yang mengusung penguatan peran dalam membangun Indonesia yang berdaulat, harmonis, dan berkeadaban sangat relevan dengan kondisi global saat ini yang diliputi ketidakpastian akibat konflik geopolitik.
Lebih lanjut, ia menyebut visi Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan, air, dan energi menjadi kunci dalam menjaga ketahanan nasional di tengah dinamika global.
“Presiden menegaskan, Indonesia harus swasembada pangan, air, dan energi. Apapun yang terjadi di dunia luar, jika sudah swasembada, maka tidak akan terpengaruh,” katanya.
Selain itu, Irfan juga menyoroti dampak konflik internasional terhadap pelaksanaan ibadah haji, khususnya terkait potensi kenaikan biaya perjalanan akibat situasi di Timur Tengah.
Ia memastikan pemerintah terus berkoordinasi dengan otoritas di Arab Saudi agar pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Dan sampai saat ini, semua masih sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui adanya potensi kenaikan biaya, seperti tiket pesawat yang bisa bertambah hingga Rp10 juta per jemaah. Namun pemerintah berupaya agar tambahan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.
“Kedua, jika terjadi penambahan pembiayaan, jangan dibebankan pada jamaah haji,” tegasnya.
Ia menambahkan, situasi global saat ini menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan nasional harus dibangun secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa.
“Ketahanan nasional akan kokoh jika dibangun oleh seluruh elemen bangsa. Mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. [tok/beq]
